Network
Pedoman Tangerang - Pada Rabu, 8 September 2021 merupakan Hari Pamong Praja ke-71. Tapi, sejarah Pamong Praja sebenarnya sudah tercatat sebelum zaman kemerdekaan. Ketika itu, Pamong Praja masih berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda.
Kala itu, Pamong Praja masih dikenal dengan nama Pangreh Praja. Dikutip dari situs web Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pangreh Praja pada zaman penjajahan Belanda memiliki konotasi negatif.
Pangreh Praja di era Pemerintahan kolonial Belanda justru dianggap pengkhianat bangsa. Hal ini akibat latar belakang mereka yang bertugas di bawah komando Belanda dan menjadi alat bagi penjajah.
Baca Juga: Hidup Sehat Menjelang Umur 50 Tahun, Tetap Bugar di Masa Tua
Profesi sebagai Pangreh Praja lebih dikenal sebagai penindas rakyat juga alat untuk melaksanakan mengeksploitasi kekayaan alam Ibu Pertiwi. Lalu pada zaman setelah kemerdekaan, Pangreh Praja masih tetap menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
Yang berbeda, mereka tidak bekerja untuk penjajah lagi, tapi demi kepentingan bangsa Indonesia. Agar citra negatif Pangreh Praja di era penjajahan berubah, namanya pun ikut diubah menjadi Pamong Praja.
Pangreh Praja bersifat mengendalikan dan memperdaya rakyat, sedangkan Pamong Praja bersifat mengayomi, membimbing, membina, mengarahkan, memberdayakan, memberi semangat atau motivasi, serta harus bekerja dengan prinsip tanpa pamrih.
Upaya mengembalikan citra Pamong Praja pun kemudian diperkuat dengan pendirian lembaga pendidikan kepamongprajaan, yakni Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN).
Ketika itu, hampir di setiap provinsi terdapat APDN. Seiring berkembangnya penyelenggaraan pemerintahan, maka pemerintah mendirikan APDN pada 17 Maret 1956 di Malang, Jawa Timur berdasarkan SK Mendagri No.Pend. 1/20/565 tanggal 24 September 1956 yang diresmikan oleh Presiden Pertama RI Soekarno.
