Network
Pedoman Tangerang - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP untuk bertindak persuasif dalam menegakkan PPKM Darurat.
Ia mengatakan tindakan dalam melaksanakan tugasnya, Satpol-PP dibekali dengan kode etik yang terikat dengan UU. Jangan, kata dia, mentang-mentang berseragam petugas prilaku Satpol PP malah seperti preman.
“Jangan samakan Satpol-PP dengan preman. Ini baju saja yang keren, tapi etika dan perilaku seperti preman, tidak boleh terjadi. Satpol PP ini adalah suatu profesi yang mulia, profesi yang disegani, yang diperlukan masyarakat,” tegas Tito melalui keterangan pers Kemendagri yang diterima Pedoman Tangerang, Senin, 19 Juli 2021.
Mantan Kapolri ini menjelaskan, dalam penegakan aturan oleh satuan polisi, termasuk Satpol PP, terdapat tahapan yang perlu ditempuh.
Baca Juga: Tertibkan Pedagang Kaki Lima, Satpol PP Pematangsiantar Nyaris Diamuk Warga
Ia memaparkan tahap awal adalah persuasif dan sosialisasi, sementara penegakan hukum dengan upaya koersif merupakan jalan terakhir, dengan catatan, jika hal itu sangat mendesak dilakukan.
“Petugas lapangan, anggota kita, agar mereka betul-betul melaksanakan tindakan dengan cara-cara yang persuasif dulu, upaya koersif itu adalah upaya terakhir, kalau memang diperlukan,” jelasnya.
Tito menambahkan, aturan yang termuat dalam kebijakan PPKM tetap perlu ditegakkan secara tegas.
Tito benar-benar menekankan bahwa penegakan hukum secara koersif adalah upaya terakhir yang dapat digunakan, itupun mesti disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan kultur yang berlaku di masyarakat.
