Network
Pedoman Tangerang - Guru Besar UIN Jakarta, Prof Azyumardi Azra, mengatakan UUD 1945 perlu diamandemen. Ia juga menegaskan perlunya memperkuat kewenangan DPD RI dan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT).
"Menurut saya, amandemen (konstitusi) sah dan dimungkinkan. Kita tidak alergi. Amandemen itu boleh dilakukan karena beberapa alasan," kata Azyumardi dalam diskusi bertema 'Amandemen UUD 1945 dan Rekonstruksi Sistem Politik Indonesia' yang diselenggarakan Fakultas FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Selasa, 7 Desember 2021.
Alasan pertama, Azyumardi melanjutkan, konstitusi bukan kitab suci layaknya Alquran bagi umat Muslim.
"Konstitusi itu produk akal pikiran, produk budaya. Kedua, Konstitusi itu perlu secara reguler dievaluasi, diasesmen, apalagi setelah diamandemen dalam jumlah signifikan," ujarnya.
Baca Juga: Polemik Berlarut-larut, Isu Amandemen UUD 45 Harus Diakhiri
Azyumardi Azra menyebut sebagian pihak menilai amandemen Konstitusi yang terjadi antara tahun 1999-2002 sudah di luar batas alias kebablasan. Untuk itu, prodak hukum tersebut perlu untuk diperiksa kembali secara menyeluruh.
"Menurut saya hal itu penting dilakukan," katanya.
Melihat perkembangan politik belakangan ini, Azyumardi Azra menilai konstitusi penting untuk dikaji ulang.
"Terkait amandemen ini sering kita dengar ada campur tangan asing, terutama mereka yang terlibat pergumulan itu. Ada lembaga Nasional Democratic Institute. Kabarnya ada uang yang ikut bermain di situ (saat amandemen)," jelasnya.
