Network
"Tolong sampaikan kepada seluruh jajaran Kementerian ATR tidak boleh Kementerian lain mencampuri kewenangan dari ATR, kecuali perintah pengadilan yang sudah inkrah. Karena ini menyangkut anggaran kasihan rakyat," imbuh Junimart.
Terakhir, Junimart meminta Menteri Sofyan untuk turun langsung ke Pekanbaru guna mengkroscek langsung informasi yang diberikan. Ada sekitar seratus ribu sertifikat tanah yang diminta batal oleh Kementerian Kehutanan.
"Ini sangat penting dan urgent untuk pak menteri ketahui. Jangan sampai kita semua ini jadi Mafia tanah jangan sampai para PNS yg di Kementerian jadi mafia tanah," lanjutnya.
Selain itu, Junimart juga menyoroti maraknya “permainan” dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Kata dia, program gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu banyak dimanipulasi oleh jajaran PNS.
"PTSL bagaimana mereka bermain, bagaimana mereka menumpuk uang melalui PTSL itu. Tentang realisasi program sudah dan akan," pungkasnya.***
