Network
Pedoman Tangerang - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang soroti besarnya anggaran penanganan sengketa dan konflik pertanahan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) yang hasil kinerjanya dianggap tidak jelas.
Selama ini kementerian itu, kata Junimart dinilai penuh dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, sehingga Menteri ATR BPN Sofyan Djalil diminta jangan jadi ABS (Asal Bapak Senang).
"Pak Menteri perlu kroscek ke bawah. Penguatan lembaga tidak mungkin terjadi kalau pak menteri tidak turun langsung. Bapak jangan jadi ABS," ujarnya dalam Rapat Kerja terkait anggaran di Kementerian ATR BPN, Sofyan Djalil di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin 07 Juni 2021.
Politisi PDI-Perjuangan itu juga mengingatkan agar Sofyan Djalil, berhati-hati terkait penanganan sengketa konflik pertanahan yang sangat besar tetapi hasil kinerjanya tidak jelas.
Baca Juga: Lea Ciarachel Pemeran Zahra Akui Orang Tuanya Dibully Netizen
"Anggarannya cukup besar tapi hasil kerjanya tidak jelas, kasihan Pak Menteri," tegasnya.
Kepada Menteri ATR BPN, Junimart juga menceritakan tentang kunjungan kerja spesifik yang baru saja dilakukan ke Pekanbaru. Di sana, pihaknya menerima banyak sekali keluhan tentang pertanahan ini.
"Ada Kementerian Kehutanan meminta BPN membatalkan sertifikat tanah, padahal sudah 20 tahun tanah sudah dikuasai masyarakat, sebelum zaman kemerdekaan."
"Ketika kehutanan datang mengatakan itu kawasan hutan, meminta kepada kakanwil BPN untuk membatalkan sertifikat tanah masyarakat. Saya bilang jangan batalkan, jangan mau dilempar tanggung jawab begitu sama Kementerian Kehutanan," tegasnya.
Baca Juga: Pria Terangsang Efek Minum Jamu, Adik Ipar Diancam Sebuah Golok Untuk Puasi Birahi
"Tolong sampaikan kepada seluruh jajaran Kementerian ATR tidak boleh Kementerian lain mencampuri kewenangan dari ATR, kecuali perintah pengadilan yang sudah inkrah. Karena ini menyangkut anggaran kasihan rakyat," imbuh Junimart.
Terakhir, Junimart meminta Menteri Sofyan untuk turun langsung ke Pekanbaru guna mengkroscek langsung informasi yang diberikan. Ada sekitar seratus ribu sertifikat tanah yang diminta batal oleh Kementerian Kehutanan.
"Ini sangat penting dan urgent untuk pak menteri ketahui. Jangan sampai kita semua ini jadi Mafia tanah jangan sampai para PNS yg di Kementerian jadi mafia tanah," lanjutnya.
Selain itu, Junimart juga menyoroti maraknya “permainan” dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Kata dia, program gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu banyak dimanipulasi oleh jajaran PNS.
"PTSL bagaimana mereka bermain, bagaimana mereka menumpuk uang melalui PTSL itu. Tentang realisasi program sudah dan akan," pungkasnya.***
