Network
Pedoman Tangerang - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Otsus Papua Guspardi Gaus menyampaikan dana pemerintah pusat yang dikucurkan untuk Papua (Papua dan Papua Barat) belum berpengaruh signifikan dalam berbagai sektor guna meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kesenjangan di tanah Papua.
Pansus Otsus Papua DPR RI telah melakukan kunjungan kerja ke Papua dan Papua Barat pada tanggal 3 Mei 2021.
Dari hasil kunker tersebut di dapatkan informasi bahwa berdasarkan disertasi Rafael Kapura yang dikutip Firman Noor dari pusat penelitian politik LIPI terungkap bahwa dana otsus salah kelola dan pengelolaan keuangan terjadi tarik menarik kepentingan di antara elite-elite Papua sendiri.
Baca Juga: Pencuri Kotak Amal Diikat Warga, Ini Kata Ulama
Persoalan lainnya, menurut disertasi tersebut, ialah perilaku kepala-kepala daerah di Papua yang sulit ditemui, malah justru lebih banyak (sekitar 60%) ada di Jakarta, memperlihatkan bahwa kompleksitas persoalan di Papua telah melibatkan pemerintah daerah itu sendiri.
Legislator asal Sumatera Barat ini setuju dengan pendapat bahwa jangan memaknai otsus papua sekedar faktor uang. Karena dana yang telah disalurkan untuk otsus Papua 2002-2021 mencapai Rp.138,65 Triliun.
Selain itu juga digelontorkan anggaran Rp. 953 triliun untuk pembangunan Papua dan Papua Barat dengan rincian dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp. 702,3 triliun dari 2005-2021 dan belanja kementrian /lembaga priode yang sama Rp. 251,29 truliun.
Baca Juga: Polda Banten Bagi-bagi Masker Untuk Cegah Penularan Covid 19 Kepengunjung Pantai Anyer
Artinya sudah lebih Rp. 1000 trilun dana dikucurkan dari berbagai sumber dana. Tetapi kenyataannya belum berhasil menciptakan percepatan pembangunan papua dalam berbagai sektor.
Hal tersebut di ungkapkan dan di pertanyakan oleh Guspardi saat rapat kerja (raker) antara pansus Otsus Papua dengan Menteri PPN/Kepala Bapenas, Kejaksaan Agung, Kepala BIN dan Kepala BAIS di gedung parlemen senayan hari Kamis (27 Mei).
