Network
Pedoman Tangerang - Wakil Ketua Komisi DPR RI, Junimart Girsang, meminta pemerintah membuka peluang penambahan kuota bagi formasi CPNS usai ditunda pelaksanaannya dari sebelumnya tanggal 31 Mei 2021.
Menurut Junimart, penundaan itu bisa membuat BKN memiliki kesempatan melakukan usulan revisi penetapan kebutuhan formasi oleh beberapa instansi. Kebijakan ini ditujukan agar kuota formasi kebutuhan di daerah dapat bertambah, misalkan dari yang sebelumnya hanya 1.500 orang meningkat menjadi 2.500 orang.
“Ini berkaitan erat dengan kuota kebutuhan formasi di daerah yang jauh dari kebutuhan. Sebagai contoh ketika Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau, secara langsung Gubernurnya menitip pesan kepada saya, bermohon untuk penambahan quota CPNS menjadi 2.500 sampai 3.000 org. Karena quota dari Pusat hanya 1.500 orang yang sudah pasti kurang mendukung kelancaran pelayanan publik untuk Provinsi Riau," kata Junimart kepada wartawan, Ahad, 30 Mei 2021.
Baca Juga: Darurat Pandemi, Malaysia kembali Lockdown
Junimart meyakini kebutuhan itu juga ada pada daerah-daerah lain. Untuk itu, ia mendesak Kemenpan-RB dan BKN dalam tenggang waktu penundaan ini, segera membangun komunikasi dan koordinasi dengan seluruh Pemerintahan Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk penambahan kuota formasi CPNS dengan memperhatikan anggaran yang tersedia dari APBN.
Khusus untuk PPPK, Junimart menekankan Pemerintah Pusat wajib untuk memperhatikan penerimaannya. Sebab begitu banyak calon PPPK non Guru dan Guru yang sudah mengantri cukup lama. Sama halnya untuk Honorer K2, Pemerintah Pusat diharapkan bersikap cerdas menyikapi dan mengakomodir para tenaga honorer kategori dua (THK2) itu.
“Untuk K2, kami juga mengharapakan agar Pemerintah Pusat memberikan kebijakan yang win-win solution untuk mengakomodir mereka,” kata politikus PDI Perjuangan ini.
Baca Juga: Efendi Simbolon, Jokowi Bisa Saja Menjabat 3 Periode Kok Bisa! Simak Penjelasannya
Junimart mewanti-wanti pemerintah soal potensi adanya aksi “mafia” penerimaan CPNS, P3K dan Honorer K2. Menurut dia, pemerintah harus membentuk panitia yang transparan dengan melibatkan instansi lain dan memanfaatkan tekhnologi IT yang online.
