Pedoman Tangerang - Mahfud MD: Hak Angket DPR Tak Bisa Batalkan Pemilu, Bisa Jatuhkan Sanksi ke Presiden Benarkah?
Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD kembali membahas soal hak angket, menegaskan bahwa hak angket tidak dapat membatalkan hasil Pemilu 2024, tetapi dapat menjatuhkan sanksi politik kepada Presiden.
Oleh karena itu, hak angket dapat menjadi salah satu cara untuk menghadapi kekisruhan Pemilu 2024.
Menurutnya, minimal ada dua jalur resmi, yaitu jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi yang dapat membatalkan hasil pemilu jika terdapat bukti yang cukup, dan jalur politik melalui Angket di DPR yang dapat menjatuhkan sanksi politik kepada Presiden, termasuk impeachment, tergantung pada konfigurasi politiknya. (Sumber: X @mohmahfudmd, Senin, 26 Februari 2024).
Jalur hukum bisa ditempuh oleh paslon yang arenanya adalah MK. Jalur politik bisa ditempuh oleh anggota parpol yang arenanya adalah DPR.
Semua anggota parpol di DPR punya legal standing untuk menuntut dengan angket. Adalah salah mereka yang mengatakan bahwa kisruh pemilu ini tak bisa diselesaikan melalui angket. Bisa, dong," ujarnya.
Terkait dengan hal itu, Mahfud MD menjelaskan bahwa ia hanya bisa menempuh jalur hukum. Dia tidak bisa menempuh jalur politik karena tidak tercatat sebagai anggota partai politik.
Saya paslon, tak bisa menempuh jalur politik. Namun, masuk melalui jalur hukum. Tetapi Mas Ganjar dan Cak Imin bisa langsung melalui dua jalur karena selain paslon mereka juga tokoh parpol," ucapnya melanjutkan.
Dalam cuitannya yang lain, Mahfud MD pun menegaskan bahwa bernegara itu harus dilakukan dengan cara yang sportif.
Saya hanya ikut jalur hukum sebab saya bukan orang parpol. Jalur Angket digarap oleh anggota DPR sesuai kebijakan partainya.
Biar ke depannya jelas ya, bernegara itu harus sportif untuk keselamatan rakyat," tuturnya.
Ganjar Sebut Hak Angket Sebagai Cara Terbaik
Permasalahan terkait hak angket dalam Pemilu 2024 muncul dari usulan dari calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yang mendorong partai-partai yang mendukungnya untuk mengusulkan hak angket terkait dugaan kecurangan dalam proses demokrasi tersebut.
Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menilai bahwa hak angket merupakan langkah terbaik yang dapat diambil dalam situasi saat ini.
"Secara sederhana, hak angket adalah cara terbaik menghadapi kondisi saat ini dalam pemilu.
Ada masalah seperti Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) dan server di Singapura," ungkapnya.
Dengan jalur ini, akan ada data, fakta, saksi, bukti, ahli, dan semuanya dapat dipublikasikan untuk dilihat oleh masyarakat. Kemudian, akan menjadi jelas siapa yang benar. Jadi menurut saya, hak angket adalah langkah yang paling tepat," lanjutnya.
Kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sepakat dengan wacana hak angket tersebut. Menurut keterangan Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim, Koalisi Perubahan bersama PDIP telah menyiapkan data dan detail teknisnya untuk melaksanakan hak angket.
"Kami telah menyiapkan data dan detail teknisnya, kami menunggu langkah selanjutnya dari PDIP sebagai partai terbesar dan inisiator," ujarnya.
Baca Juga: 10 Tips Jitu Menjaga Jiwa Sehat Pasca Gemuruh Politik: Hindari Stres Pasca Pemilu 2024
Dalam menggulirkan hak angket, NasDem berharap adanya sikap saling menghormati, saling menghargai, dan kesederajatan antara pihak-pihak yang terlibat.
Baca Juga: 10 Tips Ampuh Mengatasi Mendengkur Saat Tidur
Baca Juga: SEDANG BERLANGSUNG Arema vs Persija Jakarta, Nonton Gratis Antibuffering Klik Di Sini
Baca Juga: Lowongan Kerja Perumda Air Minum Jaya Untuk Lulusan S1, Simak Kualifikasinya Disini
Untuk mendapatkan Informasi Lainnya Dari Pedoman Tangerang kamu bisa klik Dibawah ini.***