PKS Minta Pemerintah Selesaikan Akar Masalah Bentrok di PT GNI

- 31 Januari 2023, 12:00 WIB
Mulyanto meminta pemerintah fokus menyiapkan revisi mengenai Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM
Mulyanto meminta pemerintah fokus menyiapkan revisi mengenai Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM /Pakmul.id/

Pedoman Tangerang - Permintaan Presiden Jokowi kepada aparat kepolisian untuk mencari dan menangkap provokator bentrok di PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) dinilai Anggota Komisi VII, Mulyanto, sebagai sikap menggampangkan persoalan. Jakarta, Kamis, 26 Januari 2023.

Menurutnya, Presiden jangan hanya sekedar mempersoalkan terjadinya bentrok berdarah tapi juga harus menyelesaikan akar masalahnya. Sebab diyakini Mulyanto bentrokan antarpekerja tidak akan terjadi bila manajemen PT GNI memperhatikan masalah keamanan dan keselamatan kerja smelter.

"Kita harus sungguh-sungguh merumuskan dan menyelesaikan akar masalah dari persoalan ini. Jangan mereduksi dan menutup mata pada persoalan yang lebih substansial dan mendasar.

Baca Juga: Mulyanto Minta Pemerintah Tunda Pengadaan Mobil Listrik Untuk Pejabat

Untuk mengatasi masalah di PT GNI pemerintah jangan hanya menindak pelaku bentrokan tapi harus juga mengusut kelalaian manajemen menjalankan K3 serta mengaudit secara komprehensif kondisi smelter yang ada," kata Mulyanto.

Mulyanto menambahkan bentrokan antarkelompok pekerja akibat dari kondisi kerja yang tidak kondusif.

Mulanya terjadi kebakaran smelter yang menewaskan dua orang pekerja. Kemudian berlanjut menjadi bentrokan antara kelompok pekerja lokal dengan TKA yang menimbulkan tiga orang korban tewas.

Baca Juga: Sukses Bikin Toilet SPBU Gratis, Mulyanto: Lebih Baik Urusi Kilang Tuban Ketimbang Toilet

Patut diduga kebakaran tersebut karena teknologi smelter yang digunakan PT GNI tersebut sudah usang dan menggunakan komponen bekas yang tidak ramah lingkungan. Sehingga berisiko tinggi bagi keamanan dan keselamatan pekerja dan lingkungan.

"Belum lagi permasalahan banyaknya TKA yang ditengarai adalah pekerja kasar serta berbagai masalah hubungan industrial," ujarnya.

Halaman:

Editor: R. Adi Surya


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x