Network
Pedoman Tangerang - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menyebut kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf di bidang energi tahun 2021 datar-datar saja bahkan cenderung merah. Pemerintah perlu segera mengevaluasi secara mendalam berbagai kebijakan energi.
"Jangan latah sekedar ambil muka dunia internasional atau mendewakan investor. Harusnya benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan keamanan nasional," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima Pedoman Tangerang–jaringan Pikiran Rakyat–Jumat, 31 Desember 2021.
Pemerintah secara serentak di akhir Desember 2021 dan di awal tahun 2022 telah dan akan menaikan harga gas LPG, tarif listrik, dan menghapus Premium.
Di sisi lain, kata Mulyanto, transisi energi bersih, baik listrik maupun BBM menuju net zero carbon emmision, terkesan hanya membebek dan didikte oleh konstelasi global baik dalam skema/standar COP-26 maupun EURO-4, tanpa betul-betul menghitung dengan cermat konsekuensinya bagi kesejahteraan rakyat.
Baca Juga: DPR Desak Pertamina Batalkan Penghapusan Premium dan Pertalite, Setuju?
"Akibatnya yang muncul adalah kebijakan energi dengan harga mahal yang mengorbankan," katanya.
Secara khusus, Mulyanto menilai kinerja sektor migas baik impor, lifting, maupun pembangunan kilang masih terkesan merah.
Impor migas, terutama BBM dan LPG, bukannya menurun, bahkan terus melonjak, yang membuat bengkak defisit transaksi berjalan.
"Defisit transaksi berjalan sektor migas untuk tahun 2021 diperkirakan meningkat menjadi sebesar USD 11 milIar. Padahal pada tahun 2019 hanya sebesar USD 10 miliar dan bahkan pada tahun 2020 hanya sebesar USD 6 miliar," jelasnya.
