Network
Mulyanto menyebut hingga saat ini sedikitnya ada 433 desa yang belum teraliri listrik dengan jumlah Rumah Tangga (RT) sebanyak 483.012 RT.
Baca Juga: Ambiguitas Jokowi Terhadap Komitmen Transisi Energi
Bahkan ada daerah yang mengimpor listrik, seperti Kalimantan Barat mengimpor listrik sebesar 110 MW dari Serawak pada tahun 2020 dan terus berlanjut di tahun 2021.
Namun demikian, di Jawa dan Sumatera terjadi surplus listrik lebih dari 30 persen, apalagi ketika pembangkit baru dari program 35.000 MW sudah mulai berproduksi.
Akibatnya PLN terpaksa membayar listrik yang tidak diperlukan, karena adanya finalti TOP (take or pay) dari listrik swasta.
"Akibatnya keuangan PLN semakin tertekan ditambah utang yang lebih dari Rp 500 triliun. Dan yang utama ketimpangan listrik antara Indonesia bagian Barat dan Timur semakin menganga," kata Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.
Baca Juga: Energi Kita Masih Bergantung pada Batu Bara, Jokowi: Siapkan Transisi Energi!
Terakhir adalah kinerja subsektor sumber daya mineral. Mulyanto bilang, yang paling digadang-gadang pemerintah adalah nikel.
Dia menilai Pemerintah masih setengah hati dalam menjalankan program hiirisasi nikel ini.
"Industri smelter kita hanya memproduksi nikel matte dan NPI (nickel pig iron), dengan nilai tambah yang rendah. Padahal diharapkan terjadi diversifikasi produk nikel ini, baik berupa stainless steel, baterai listrik, baja tahan karat, bahkan mobil listrik. Bukan sekedar bahan baku setengah jadi," paparnya.
