Network
Pedoman Tangerang - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai alasan PLN menaikan tarif dasar listrik (TDL) karena harga batu bara melambung tidak masuk akal.
Sebab, terkait penggunaan batu bara untuk listrik sudah ada regulasi khusus yang menjamin baik kuantitas maupun harganya, yakni Permen ESDM tentang Domestic Marketing Obligation (DMO) untuk batubara yang mematok 25 persen produksi dan harga 70 USD$ per ton.
"Saya mendesak Pemerintah untuk meningkatkan pengawasan ekspor batu bara agar persediaan batu bara untuk keperluan industri dalam negeri tetap terjaga," kata Mulyanto dalam keterangannya kepada Pedoman Tangerang, Jumat, 10 Desember 2021.
DMO merupakan kebijakan Pemerintah yang mewajibkan pengusaha tambang batu bara memprioritaskan penjualan ke dalam negeri.
Baca Juga: DPR Minta Dirut Pengganti Zulkifli Zaini Tak Politisasi PLN
Kebijakan ini mengatur besaran harga dan jumlah minimal produksi batu bara yang harus dialokasikan ke dalam negeri, agar produksi listrik tidak terganggu.
Mulyanto menegaskan harga listrik PLN saat ini relatif sudah mahal. Sehingga jangan dinaikkan lagi.
Yang perlu dilakukan PLN adalah efisiensi pelaksanaan bisnis proses kelistrikan, sehingga biaya pokok penyediaan (BPP) listrik menjadi kompetitif.
Mulyanto mengutip data Globalpetrolprice.com per maret 2021 yang menyebutkan tarif listrik di Indonesia untuk pelanggan rumah tangga sebesar USD 10.1 sen.
Baca Juga: PT. PLN Berjanji Akan Perluas Jangkauan Internet Hingga ke Desa-Desa
Sementara di China, Vietnam dan Malaysia masing-masing hanya sebesar USD 8.6, 8.3 dan 5.2 sen. Bahkan tarif listrik rumah tangga di Laos hanya sebesar USD 4.7 sen USD.
"Jadi tarif listrik di kita hampir dua kali lipat dibandingkan dengan tarif listrik di Malaysia dan Laos," jelas Mulyanto.
"Pemerintah perlu mengkaji secara mendalam, kenapa negara-negara di atas bisa efisien dan memproduksi listrik dengan tarif yang kompetitif," imbuhnya.
