Network
Pedoman Tangerang - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta pemerintah bersikap tegas menanggapi permintaan China agar Indonesia menghentikan aktivitas pengeboran migas di Laut Natuna.
Demi mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara, ujar Mulyanto, pemerintah seharusnya jangan lembek menghadapi intervensi negara lain di wilayah kedaulatan negara Indonesia.
"Pemerintah Indonesia tidak boleh diam, harus segera bersikap jelas dan tegas. Karena hal tersebut akan membuat wibawa negara tidak dipandang oleh negara lain. Juga, agar berbagai upaya penambangan migas di wilayah itu tidak terganggu," kata Mulyanto kepada Pedoman Tangerang–jaringan Pikiran Rakyat–Sabtu, 4 Desember 2021.
Manuver kapal-kapal China di kawasan Natuna sudah berulang kali terjadi. Kini negara tirai bambu itu meminta secara tegas agar Indonesia menghentikan aktivitas pengeboran migas di wilayah ini.
Baca Juga: Militer China Menteror Laut Natuna Utara, Prabowo Boyong Kapal Perang Jenis Frigate
Menurut Mulyanto, langkah China sudah sangat sistematis. Pemerintah seharusnya menjawab dengan tegas pula karena tindakan China sudah jelas-jelas mengganggu kedaulatan dan kepentingan nasional.
"Krisis energi yang melanda China memicu turbulensi ekonomi dan memberikan dampak yang signifikan bagi kemunduran pembangunan di negeri itu.
Jadi wajar saja kalau mereka haus sumber daya energi untuk menjalankan mesin-mesin industrialisasi mereka. Lalu, memaksimalkan upaya dalam setiap kesempatan yang mungkin untuk memperoleh sumber daya energi tersebut," jelas Mulyanto.
Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Industri dan Pembangunan ini menegaskan, pemerintah China harus menghormati kedaulatan bangsa lain di kawasan Natuna. Bila tidak, dampaknya bisa mengganggu hubungan bilateral kedua negara dan memicu resources war (perang perebutan SDA) di kawasan.
