Network
Pedoman Tangerang - Anggota DPR RI meminta pemerintah Indonesia jangan loyo hadapi pelanggaran kedaulatan China di laut Natuna.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengatakan diamnya pemerintah atas pelanggaran China malah akan membuat wibawa Indonesia tidak dipandang oleh negara lain.
"Miris kita kalau Menhan (Prabowo Subianto) dan Menko Marves (Luhut Binsar Panjaitan) diam saja. Sebab mereka berdua yang berwenang menentukan sikap resmi atas pelanggaran ini," ujar Mulyanto kepada Pedoman Tangerang–jaringan Pikiran Rakyat–Rabu, 15 September 2021.
Dua hari lalu Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengumumkan ke publik adanya ribuan kapal milik Vietnam dan China yang masuk ke perairan Natuna, dekat Laut China Selatan.
Baca Juga: Data Kementerian Dibobol Hacker China, Lampu Kuning Bagi Sistem Keamanan Data Kita
Kapal-kapal asing ini dianggap mengganggu aktivitas pertambangan kapal Nasional. Sekretaris Utama Bakamla Laksda S. Irawan mengatakan pantauan pihaknya menunjukkan kapal-kapal China masih bertahan di perairan tersebut.
"Kalau kita lihat di pantauan radar atau pantauan dari Puskodal kami, sampai saat ini di daerah overlapping itu masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kapal-kapal Vietnam, pantauan radar, termasuk kapal-kapal coast guard China," kata Irawan saat rapat dengan Komisi I DPR RI, Senin, 13 September 2021.
Menurut Mulyanto, peristiwa itu adalah pelanggaran serius yang harus segera disikapi. Sebab selain melanggar kedaulan negara, masuknya kapal-kapal China itu sudah mengganggu kegiatan penambangan migas di sana.
