Network
Pedoman Tangerang - Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengatakan citra DPR RI bakal semakin buruk jika Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) ogah menangani kasus Azis Syamsuddin.
MKD sebelumnya menyatakan tak akan mengintervensi kasus Azis setelah KPK menangkap dia di rumahnya. Wakil Ketua MKD Habiburrokhman mengatakan DPR tidak akan mencampuri atau mengintevensi suatu proses hukum yang dialami Dewan.
Saat ini status Azis Syamsuddin sudah menjadi tersangka. Menurut Jamil, MKD seharusnya aktif menangani kasus Azis karena masalah yang menjeratnya juga menyentuh pelanggaran etika sebagai anggota DPR.
"MKD jangan terus berlindung pada aturan yang menunggu keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kalau itu yang dijadikan dasar MKD, maka kasus etika Azis Syamsudin akan berlarut-larut," kata Jamil kepada Pedoman Tangerang–jaringan Pikiran Rakyat–Minggu 26 September 2021.
Baca Juga: Profil Azis Syamsuddin, Pimpinan DPR Sekaligus Petinggi Golkar yang Ditangkap KPK
Semakin lama MKD memutus kasus Azis, dampaknya justru akan semakin besar kepada DPR RI. Bahkan, kata Jamil, kasus yang secara benderang melibatkan Azis ini akan berpengaruh hingga ke Partai Golkar.
Menurut Jamil, ada dua dampak terhadap DPR RI bila penanganan kasus Azis Syamsudin berlarut-larut.
Pertama, aebagai Wakil Ketua DPR RI, kasus Azis Syamsudin diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja lembaga terhormat tersebut.
Di samping itu, akan terjadi kekosongan yang menangani tugas dan fungsi Azis Syamsudin sebagai wakil ketua DPR RI.
