Network
Pedoman Tangerang - Juru Bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi, menyatakan Ma'ruf sama sekali tak menggunakan jasa pendengung alias buzzer di media sosial. Pihaknya juga tak pernah membayar influencer untuk mendongkrak popularitas Ma'ruf.
Hal ini menanggapi ihwal raibnya akun resmi instagram Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Negeri Semarang (Unnes) @bemkmunnes beberapa waktu karena mengritik Presiden Joko Widodo dengan julukan bernada menyerang. Hal serupa juga ditujukan kepada Ma'ruf dan Ketua DPR RI Puan Maharani.
"Insya Allah tidak,” kata Masduki dalam keterangannya, dikutip dari Antara, Rabu, 7 Juli 2021.
Baca Juga: Pengamat Komunikasi Politik Nilai Respons Jokowi Soal Kritik BEM UI Sangat Normatif
Sebagai orang yang dekat dengan Ma’ruf, Masduki menilai tuannya tersebut merupakan sosok ulama yang tak ambil pusing dengan penilaian buruk orang lain. Ma’ruf Amin, kata dia, lebih mengutamakan kinerjanya sebagai Wakil Presiden.
“Saya bisa menilai siapa beliau. Jadi beliau ini tidak mudah goyah oleh penilaian-penilaian orang. Beliau mengabdi kepada negara dan urusannya itu supaya punya amal soleh yang bisa dirasakan oleh rakyatnya,” katanya.
Masduki mengungkapkan Ma'ruf justru menilai kritikan mahasiswa tersebut sebagai ekspresi kebebasan berpendapat dari kalangan terpelajar yang harus memiliki sikap kritis.
Baca Juga: Beri Jempol untuk BEM UI, Pemuda Muhammadiyah: Orang Terdidik Pasti Mengkritik
“Saya minta izin ke Wapres mau memberikan jawaban, beliau bilang ‘nggak dijawab juga nggak apa-apa, biar mahasiswa pintar-pintar, nggak ada masalah’,” katanya lagi.
Seperti diketahui, BEM KM Unnes memberikan gelar negatif kepada Presiden Joko Widodo sebagai The King of Lip Service, Wapres Ma’ruf Amin sebagai The King of Silence, dan Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai The Queen of Ghosting.
Menurut akun twitter @bemkmunnes, aksi digital tersebut merupakan bentuk kritik dengan menyebut ketiganya sebagai The Political Troll, yakni pejabat publik yang tidak memiliki signifikansi jelas dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraannya untuk rakyat Indonesia.
Baca Juga: Bela Aksi BEM UI, Azyumardi Azra: Kritik Mereka adalah Kekuatan Moral
Dalam pernyataan tertulisnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Humas Unnes Muhammad Burhanudin mengatakan pemberian julukan yang tidak relevan terhadap Presiden, Wapres, dan Ketua DPR tersebut bersifat internal di kalangan BEM KM Unnes.
“Pernyataan yang disampaikan tersebut merupakan pernyataan internal BEM KM Unnes dan tidak mewakili pernyataan resmi Unnes,” kata Burhanudin dalam keterangannya.***
