Network
Pedoman Tangerang - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mempertanyakan kepastian kuota haji Indonesia yang dikabarkan kosong dikarenakan masalah vaksin Sinovac tidak diakui pemerintah Arab Saudi.
Legislator PAN ini menjelaskan Pemerintah Saudi dikabarkan melarang jemaah calon haji menuju ke Arab Saudi jika vaksin yang digunakan belum memiliki sertifikat WHO. Sementara itu, Vaksin Sinovac Indonesia belum tersertifikasi WHO
"Jadi, selama calon haji masih divaksin dengan Sinovac, Arab Saudi belum bisa menerimanya untuk menunaikan ibadah haji. Sementara yang diakui Arab Saudi adalah vaksin Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna dan Astrazeneca." tutur Legislator asal Sumatera Barat ini.
Polistisi PAN itupun mengatakan kenapa pemerintah tidak mengambil opsi untuk melakukan suntikan vaksin Astrazeneca kepada calon Jamaah haji Indonesia, agar memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi. Tetapi semua itu harus mendapatkan pertimbangan dari para ahli dan berkoordinasi dengan BPOM dan Kemenkes.
Apakah bagi mereka boleh diberi vaksin Astrazeneca meski telah melakuan vaksin Sinovac. Disamping itu pemerintah Indonesia harus mendesak negara produsen Sinovac untuk mengurus sertifikasinya ke WHO.
"Mengingat waktu pelaksaan ibadah haji yamg kurang lebih 1,5 bulan lagi, Kami berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat turun tangan langsung melakukan lobi kepada Raja Arab Saudi untuk memastikan calon haji Indonesia bisa berangkat ke Tanah Suci."
Baca Juga: Alhamdulillah, Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Keuangan Islam Tercepat di Dunia
"Apalagi pemerintah Arab Saudi tahun ini hanya mengalokasikan hanya 65 ribu kouta untuk seluruh jamaah haji di dunia." pungkas anggota Komisi II DPR RI tersebut.
Sebelumnya, di informasikan bahwa ada 11 negara yang sudah mendapat kuota haji dari Arab Saudi. Sayangnya, Indonesia bukan salah satunya.
