Network
Pedoman Tangerang - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, mendesak pemerintah segera melunasi hutang PT PLN yang kini tembus Rp600 triliun. Berdasarkan laporan keuangan PT PLN hingga akhir tahun 2020, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu tengah menanggung utang sebesar Rp649,2 triliun.
"Utang tersebut setahu saya sebagian besar karena penugasan pemerintah kepada PLN. Jadi sebenarnya, pemerintah berkewajiban untuk membayarnya kepada PLN," kata Martin dalam keterangan tertulis, Selasa, 25 Mei 2021.
Martin mengatakan jika pelunasan utang pemerintah kepada PLN tak kunjung dilakukan, kondisi perusahaan setrum negara itu semakin terpuruk.
Baca Juga: Anggota DPR Desak Pemerintah Perkuat Lobi ke Saudi Soal Vaksin Jemaah Haji
Martin juga mengingatkan PLN agar tidak menjadikan masalah utang tersebut sebagai alasan dalam melakukan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang pada akhirnya membebani masyarakat.
"Jangan sampai terjadi kenaikan TDL dalam masa sulit akibat tekanan dampak pandemi Covid-19 sebaiknya dihindari. Karena beban masyarakat dan dunia usaha juga sudah cukup besar. Mereka bisa bertahan saja sudah syukur," kata politikus Partai Nasdem ini.
PLN sebelumnya mengungkap laporan keuangan dengan catatan total hutang sebesar Rp649,2 triliun pada akhir 2020. Jumlah tersebut terdiri dari utang jangka panjang sebesar Rp499,58 triliun dan utang jangka pendek Rp149,65 triliun.
Baca Juga: DPR Duga Ada Kolusi Soal 97 Ribu PNS Fiktif
Berdasarkan laporan keuangan PLN, utang jangka panjang PLN didominasi oleh obligasi dan sukuk sebesar Rp192,8 triliun, utang bank sebesar Rp154,48 triliun, utang imbalan kerja Rp54,6 triliun, liabilitas pajak tangguhan Rp31,7 triliun, dan penerusan pinjaman Rp35,61 triliun.
