Network
Pedoman Tangerang - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN tercatat memiliki utang sebesar Rp649,2 triliun pada akhir 2020. Jumlah tersebut terdiri dari utang jangka panjang sebesar Rp499,58 triliun dan utang jangka pendek Rp149,65 triliun.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi VI DPR RI, Lamhot Sinaga mengatakan, jika masalah hutang tersebut bisa terselesaikan dengan konsep efisiensi dan digitalisasi.
"Sebenarnya masalah utang bisa selesai jika dengan efisiensi dan digitalisasi dari PLN sendiri," kata Lamhot kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (25 Mei 2021).
Baca Juga: Update Covid-19 Nasional Selasa 25 Mei 2021, Rekor Baru Tembus 22.750 Kasus
Lamhot mengungkapkan, efisiensi dapat dilakukan dengan mengurangi pengeluaran substansif yang dikeluarkan oleh PLN. Dengan begitu tingkat kebocoran listrik juga dapat teratasi.
"Salah satu program efisiensi masif itu adalah dengan melakukan digitalisasi pencatatan meteran, sebab banyak komponen yg bisa dihemat dari digitalisasi tersebut. Selain itu tingkat kebocoran listrik juga akan bisa teratasi," ungkapnya.
Politikus Golkar ini mengatakan, digitalisasi juga bisa meminimalisir utang PLN. Apalagi, di tengah era digital ini, PLN terlihat masih tertinggal dengan negara lain dalam konsep penanganan kelistrikan.
Baca Juga: PB HMI Minta Pemerintah Pertegas Posisi BNPB
"PLN itu sangat kurang dalam digitalisasi, padahal dengan digitalisasi BUMN ini bisa lebih maju dan menekan pengeluaran yang selalu menjadi penyebab munculnya utang," jelasnya.
Diketahui, PT PLN tercatat memiliki utang sebesar Rp649,2 triliun pada akhir 2020. Jumlah tersebut terdiri dari utang jangka panjang sebesar Rp499,58 triliun dan utang jangka pendek Rp149,65 triliun.
