Network
Pedoman Tangerang - Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Imam Rinaldi Nasution menanggapi draf usulan Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana (RUU PB) dan kaitannya dengan posisi kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Hal itu dikatakan Imam menanggapi Rapat Kerja Menteri Sosial Tri Rismaharini dengan Komisi VIII DPR RI, di Senayan, Pada Senin 17 Mei 2021.
Menurut Imam, dalam rapat tersebut, Menteri Sosial tidak menjelaskan posisi BNPB secara utuh. Dia bilang, BNPB sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada Presiden harus dibahas sebagai landasan pasti.
Baca Juga: HMI Cabang Tangerang Raya Bersama Aksi Cepat Tanggap Galang Dana Untuk Palestina
"Karena RUU Penanggulangan Bencana ini jangan sampai mengganggu wilayah kerja BNPB yang sudah ada. Kementerian sosial juga harus memperjelas draf ajuan dari pemerintah tentang Penanggulangan Bencana," kata Imam dalam keterangannya kepada Warta Ekonomi.
Untuk itu, lanjutnya, PB HMI mendorong agar masalah kelembagaan BNPB mendapat titik temu antara Panja pemerintah dengan Panja Komisi VIII DPR RI.
"Saya mengikuti perkembangan RUU ini, saya melihat Komisi VIII ingin memperkuat posisi BNPB dan kita sepakat dengan itu. Misalnya selain masalah Penanggulangan Bencan, penguatan mitigasi dan preventif menjadi masukan tambahan penguatan BNPB. Yang paling penting soal anggaran, Komisi VIII sepakat dengan 2 persen anggaran APBN dan APBD untuk BNPB," terangnya.
Baca Juga: Puluhan Anggota HMI Diamankan Saat Bela Aksi Palestina
Imam mengaku berdasarkan pengakuan mantan Kepala BNPB Doni Monardo, bahwa setiap tahun anggaran lembaga tersebut diturunkan. Padahal, Indonesia secara geografis, geologis, hidrologis dan demografisnya sangat rentan terjadi bencana.
