Network
Pedoman Tangerang - Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak, mendesak pemerintah memperkuat lobi ke Arab Saudi agar vaksin-vaksin yang digunakan di Indonesia masuk persyaratan haji tahun ini. Indonesia membutuhkan diplomasi sangat intens agar pemerintah Arab Saudi mau mengakui jenis-jenis vaksin yang dipakai di Indonesia dan mendapatkan izin berhaji.
Hal ia sampaikan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan PT Bio Farma (Persero), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Mei 2021. Bio Farma adalah perusahaan yang menjadi distributor vaksin di Indonesia.
Amin meminta agar tim diplomasi gabungan yang terdiri Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Agama (Kemenag) lebih intensif melobi pemerintah Arab Saudi.
Baca Juga: 21.616 Dosis Vaksin Gotong Royong Sudah Disalurkan, Pemerintah Berharap Herd Immunity Bisa Tercapai
“Bagaimanapun jemaah haji asal Indonesia merupakan yang terbesar dibanding negara-negara lainnya. Jika tahun ini belum juga diperbolehkan, antriannya akan makin panjang. Kasihan jemaah kita,” kata Amin.
Merujuk data Kementerian Agama, kuota jemaah haji Indonesia sebanyak 221.000. Jumlah tersebut terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus.
Dalam RDP tersebut terungkap bahwa pemerintah Saudi membuat kebijakan vaksin yang disetujui adalah vaksin-vaksin yang berasal dari Amerika dan Eropa yaitu, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson dan AstraZeneca. Dari ketiga vaksin tersebut, Indonesia baru punya vaksin AstraZeneca yang sesuai kriteria.
Baca Juga: Ketua DPD Kecam Penjualan Vaksin Covid-19 Ilegal di Sumatera Utara
Merujuk penjelasan Direktur Utama Biofarma, Honesti Basyir, Vaksin Sinovac yang merupakan vaksin terbanyak yang digunakan di Indonesia, saat ini masih dalam proses mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use listing (EUL) dari WHO.
