Pedoman Tangerang - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mengatasi masalah kepercayaan (trust) menyusul diperpanjangnya kembali PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021.
Perpanjangan yang diumumkan Jokowi itu turut memberikan kelonggaran pada pasar tradisional, warung makan, dan sejenisnya.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggu, Jamiluddin Ritonga, menilai perpanjangan PPKM tersebut mengindikadikan pemerintah inkonsisten.
Disatu sisi, kata dia, pemerintah menyatakan telah terjadi penurunan kasus Covid-19, namun disisi lain tetap memperpanjang PPKM.
Baca Juga: BREAKING NEWS: PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 2 Agustus, Jokowi: Bisa Makan di Tempat 20 Menit
"Seharusnya kalau sudah terjadi penurunan, PPKM level 4 tentunya akan banyak berkurang. Logikanya, berkurangnya PPKM level 4 dengan sendirinya tidak diperlukan lagi perpanjangan PPKM," kata Jamiluddin kepada Pedoman Tangerang, Ahad, 25 Juli 2021.
Jamiluddin mengatakan dengan memperpanjang PPKM menunjukkan kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 masih jauh dari efektif.
Selain itu, masalah kebijakan ini seharusnya dievaluasi pemerintah agar ditemukan formulasi kebijakan baru yang lebih efektif.
"Evaluasi juga perlu difokuskan pada koordintor PPKM. Sebab, sebagus apa pun kebijakan yang diambil namun bila koordinatornya tidak dipercaya, maka sebagian masyarakat akan sulit mengikuti kebijakan yang diambil pemerintah," ujar Dekan FIKOM IiSIP Jakarta periode 1996 - 1999 ini.
Baca Juga: Arsjad Rasjid Minta 3 Hal ke Pemerintah Jika PPKM Level 4 Diperpanjang
Jamaludin menjelaskan, salah satu penyebab sebagian masyarakat tidak mengikuti kebijakan PPKM karena masalah kepercayaan (trust) terhadap pihak yang ditunjuk Jokowi sebagai pengendali wabah.
Hal ini sudah berulang diungkap namun Presiden Jokowi tetap saja mempercayakan koordinator PPKM kepada Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
"Perpanjangan PPKM dikhawatirkan tidak akan membawa dampak signifikan pada penurunan kasus Covid-19, kalau masalah trust ini tidak diatasi. Sebagian masyarakat akan tetap sulit mempercayai kemungkinan keberhasilan kebijakan yang diambil," jelasnya.
Baca Juga: Demo Tolak PPKM di Jakarta Rusuh, Cek Faktanya
Jamiluddin mengimbuhkan, tidak menutup kemungkinan masalah trust ini akan semakin menukik tajam. Jika ini yang terjadi, perpanjangan PPKM dihawatirkan tidak akan menurunkan kasus Covid-19 secara siginifikan.
"Karena itu, saatnya Luhut Binsar Panjaitan ditepikan dari penanganan Covid-19. Presiden Jokowi sudah saatnya mengambil tongkat komando memimpin PPKM. Mana tahu, kepercayaan masyarakat kembali pulih bila Presiden Jokowi yang jadi komando PPKM," pungkasnya.***