Network
Pedoman Tangerang - Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun Irak mendapatkan pemerintahan yang mengecualikan partai-partai yang didukung Iran jika seorang ulama populis kuat yang mendominasi pemilihan baru-baru ini menepati janjinya.
Hal itu disampaikan oleh politisi Irak, pejabat pemerintah, dan analis independen sebagaimana dilansir dari Reuters, 15 Januari 2022.
Upaya ulama Muslim Syiah, Moqtada Al sadr, untuk mengesampingkan saingan yang telah lama didukung oleh Teheran berisiko menimbulkan kemarahan milisi bersenjata lengkap mereka yang merupakan beberapa kekuatan militer paling kuat dan paling anti-Amerika di Irak.
Tanda paling pasti dari kekuatan parlementer baru Sadr dan kesediaannya untuk mengabaikan kelompok-kelompok yang setia kepada Iran datang pada hari Minggu ketika Gerakan Sadrnya, bersama dengan aliansi parlemen Sunni dan Kurdi yang condong ke Barat, memilih kembali seorang ketua parlemen yang ditentang oleh kubu yang bersekutu dengan Iran. Mayoritas dari mereka amat solid dengan Sadr.
Baca Juga: Pejabat Irak Tuntut Pemerintah Baghdad Bangun Hubungan Diplomatik dengan Israel
Dalam beberapa Minggu mendatang, parlemen harus memilih presiden negara itu, yang akan menyerukan aliansi parlementer terbesar untuk membentuk pemerintahan. Ini merupakan sebuah proses yang akan didominasi oleh Gerakan Sadrist siapa pun yang dipilih untuk bekerja sama.
"Kami berada di jalur untuk membentuk pemerintahan mayoritas nasional," kata Sadr dalam sebuah pernyataan minggu ini.
Ia menggunakan istilah yang menurut para pejabat adalah eufemisme untuk pemerintah yang terdiri dari Sadris, Sunni, dan Kurdi tetapi tidak ada partai yang didukung Iran.
Politisi Sadr, yang didukung oleh kemenangan mudah mereka di parlemen pekan lalu, menggemakan kepercayaan pemimpin mereka itu.
