Network
Ia mengatakan, pembengkakan biaya pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi salah satu indikasi buruk akan potensi tersebut.
Pasalnya, pemerintah akhirnya ikut menjamin proyek tersebut melalui penanaman modal sebesar Rp 4 triliun untuk membantu menutupi pembengkakan biaya, kendati pada kesepakatan awalnya pemerintah tidak ikut menjamin proyek itu. “Potensi seperti itu harus diantisipasi dengan perencanaan yang lebih baik, sehingga tidak ada pembengkakan biaya yang besar, juga konsistensi antara kesepakatan awal dengan realisasinya,” imbuh Faisal.
Jauh sebelum itu, pada 2019 lalu, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meyakini Indonesia bisa terhindar dari jebakan utang China.
“Ada yang memperingatkan debt trap, itu untuk yang skemanya tidak seperti kita. Kita tidak melakukan perjanjian G to G (antar pemerintah). Skema B to B (antar badan usaha) itu sangat baik untuk mengurangi resiko jebakan ini,” terang Luhut dikutip dari situs resmi Kemenko Marves.***
