Doktor lulusan Inggris ini menegaskan konsensus-konsensus ini merupakan pengejawantahan nilai-nilai ASEAN yang konstruktif terhadap penjagaan perdamaian dan stabilitas kawasan.
Namun, sikap Junta juga tidak berubah. Karena itu, ASEAN harus menempuh cara lain. Opsinya bisa dengan melakukan embargo ekonomi dan politik.
Baca Juga: Mantan Pacar Kim Seon Ho Menerima Permintaan Maaf Kim Seon Ho, Disebut Terjadi Kesalahpahaman
Ini merupakan prinsip Responsibility to Act. Embargo ekonomi terhadap Myanmar diberlakukan hingga terhadap barang yang merupakan sumber pendapatan utama Myanmar.
Embargo politik salah satunya dengan mengucilkan Myanmar seperti tidak diundangnya Junta dalam KTT mendatang.
"Jika opsi tersebut tidak berdampak secara konstruktif terhadap upaya perdamaian di Myanmar, maka ASEAN perlu memikirkan tindakan lebih tegas, misalnya dengan mencabut status keanggotaan Myanmar di ASEAN. Lebih pogresifnya, KTT ASEAN ke depannya perlu meninjau ulang asas non interference supaya ASEAN bisa punya kewenangan lebih menindak anggotanya yang tidak mematuhi aturan-aturan ASEAN," tegas Wakil Ketua Fraksi PKS ini.***