Network
Pedoman Tangerang - Pengamat politik sekaligus aktivis kemanusiaan, Natalius Pigai secara tegas menolak vonis hukuman mati atas Ferdy Sambo.
Sebelumnya, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menjatuhkan vonis tak terduga kepada Bharada E alias Richard Eliezer pada Senin 13 Februari 2023.
Dalam sidang tiga hari berturut-turut sejak hakim adili Sambo dengan vonis hukum mati.
Dari lima terdakwa, empat dijatuhi vonis sangat berat dibanding tuntutan jaksa.
Baca Juga: Ungkap Rasa Bahagia, Vonis Ringan Bharada E Membuat Lagu Indonesia Raya Menggema di PN Jaksel
Eks Kadiv Propam Mabes Polri dengan pangkat terakhir irjen, Ferdy Sambo, dijatuhi hukuman mati meski jaksa menuntut hukuman seumur hidup.
Sedangkan Istri Ferdy, Putri Candrawathi, dihukum 20 tahun, dibanding tuntutan jaksa delapan tahun.
Ajudan Sambo, eks bripka Ricky Rizal Wibowo, dituntut delapan tahun, namun divonis 13 tahun.
Baca Juga: Keluarga Ferdy Sambo Kecewa atas Vonis Hukuman dari Pihak Hakim
Sedangkan sopir Sambo, Kuat Ma'ruf, dituntut delapan tahun dan divonis 15 tahun.
Terakhir, eks bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang divonis jauh lebih rendah dari tuntutan. Yakni, dituntut 12 tahun dan divonis 1, 5 tahun.
Persidangan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat akhirnya tuntas dengan dibacakannya terdakwa kelima.
Kelimanya diputus bersalah telah melakukan pembunuhan berencana, melanggar KUHP Pasal KUHP Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1.
Khusus Sambo, ia juga bersalah melanggar UU ITE 2016 Pasal 49 juncto Pasal 33 juncto KUHP Pasal 55 ayat 1 ke-1 karena merusak CCTV.
Lagi-lagi hanya Eliezer yang menurut hakim memiliki alasan untuk diringankan hukumannya. Dipotong masa tahanan, Eliezer bisa bebas pada Februari tahun depan.
Vonis mengejutkan ini didukung publik. Tapi hukuman mati untuk Sambo memicu keberatan dari lembaga pembela HAM.
Aktivis dan mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengingatkan Indonesia telah meratifikasi berbagai kovenan dan konvensi HAM internasional, sehingga seharusnya hukuman mati dihindari.
Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan menyatakan hukuman mati seharusnya sudah tidak ada lagi di Indonesia.
Dengan tetap berbelasungkawa pada keluarga Brigadir Yosua, hukuman mati tidak sejalan dengan prinsip HAM.
"Hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun," ucap Hari,
"Dalam KUHP yang baru, hukuman mati bukan lagi menjadi pidana pokok" imbuhnya.***
