Network
Pedoman Tangerang - Anggota Komisi Energi DPR RI, Mulyanto, mengatakan kebijakan pemerintah yang melarang ekspor batu bara selama satu bulan sebaiknya disertai dengan penegakkan aturan domestic market obligation (DMO). Jika tidak, kebijakan itu hanya terkesan gertak sambal.
Untuk itu, kata Mulyanto, demi menjaga kewibawaan pemerintah dalam pelaksanaan pelarangan ekspor batu bara, maka perlu diberikan sanksi yang tegas dan jelas bagi perusahaan yang melanggar.
"Pemerintah harus konsisten, tegas dan adil. Jangan hanya gertak sambal dan loyo dalam aspek pengawasan di lapangan," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Ahad, 2 Januari 2022.
Menurut Mulyanto, kebijakan ini sudah sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dimana komoditas energi, seperti batubara, tidak dianggap sebagai komoditas ekonomi yang diperdagangkan untuk meningkatkan devisa negara, namun lebih pada komoditas untuk menunjang pembangunan nasional dengan berbagai multiflier efeknya.
Baca Juga: Dua Oknum Anggota TNI Diduga Redupaksa Wanita di Papua
"Dibuka saja ke publik perusahaan mana yang melanggar kewajiban DMO sebesar 25 persen produksi batubara tersebut. Publik perlu tahu," kata Mulyanto.
Mulyanto minta pemerintah mencabut izin usaha perusahaan batu bara yang melanggar. Upaya ini penting agar kebijakan pengelolaan batubara benar-benar ditaati.
"Selama ini terkesan kebijakan pemerintah yang seperti ini sering ditawar-tawar oleh pengusaha, sehingga di lapangan menjadi loyo," jelas Mulyanto.
Di sisi lain, kata Mulyanto, pemerintah juga harus adil dan konsisten dengan menerapkan prinsip reward dan penalties.
