Network
Pedoman Tangerang - Beberapa hari lalu terjadi perdebatan sengit antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Kementerian Investasi/BKPM pada rapat kerja Komisi VI DPR, Jakarta.
Perdepan itu dipicu lantaran Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mempertanyakan lantaran izin pabrik semen masih ada di daerah. Sementara pemerintah berkomitmen untuk melakukan moratorium. Untuk itu, Andre meminta persoalan itu diselesaikan.
Menanggapi hal itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengaku bingung lantaran Andre lebih mengetahui izin investasi pabrik semen ketimbang dirinya.
Menurut Bahlil, moratorium investasi pabrik semen telah diputuskan di rapat terbatas dan tidak pernah ada lagi izin yang diterbitkan.
Baca Juga: Pakar: PPHN Cukup Dimasukkan di TAP MPR untuk Cegah Nafsu Presiden 3 Periode
Menurut Bahlil, Izin yang masih berlaku di Kalimantan Timur adalah pabrik dengan orientasi ekspor 82%-90%. Hal itu pun kontraknya sudah dilakukan sejak lama. Sementara izin pabrik semen di Papua masih dibolehkan lantaran supply and demand belum berimbang.
"Pabrik di Manokwari itu hanya mengcover 1,5 juta output-nya. Sementara di Papua sekarang menjadi 1,8 juta-1,9 juta. Lebihnya nggak. Jadi saya mohon juga, mohon maaf pimpinan, ini jangan menjadi bola liar. Seolah-olah bahwa kami di Kementerian Investasi mengeluarkan izin lain. Tolong sampaikan izin mana itu?," kata Bahli.
Hal itu pun direspon Andre dengan mempertanyakan cara pemerintah mengontrol output pabrik semen di Kaltim agar benar-benar untuk ekspor. Sebab, menurut dia, ada kelemahan pemerintah dari sisi pengawasan untuk berbagai hal, termasuk soal tenaga kerja.
"Apalagi soal ekspor. Tiba-tiba dia ngakunya ekspor ternyata nggak. Nah ini yang pak menteri perlu (awasi)," ujar Andre.
"Jadi kita mengkritik pemerintah dalam rangka mendukung pemerintah. Itu perlu digaris bawahi pak menteri. Kita ini partai pendukung pemerintah. Itu pak menteri pahami dulu," lanjutnya.
