Network
Pedoman Tangerang - DPR dan Pemerintah sepakat menempatkan Kementerian Perindustrian sebagai mitra Komisi VII. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa, 23 Juni 2021.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menyebutkan perubahan tersebut menandakan adanya perubahan paradigma dan logika kemitraan dari bidang: Energi, Riset dan Teknologi, di mana energi menjadi arah prioritas kerja riset, teknologi dan lingkungan hidup menjadi: Energi dan Industri.
"Dalam logika kemitraan ini kita berpikir bagaimana meningkatkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi dalam rangka menggerakan industrialisasi nasional," kata Mulyanto dalam keterangannya, Rabu, 23 Juni 2021.
Baca Juga: Legislator Minta Pemerintah Konsisten Batasi Pembangunan Smelter Nikel Kelas 2
Nantinya, kata Mulyanto, tetap ada mitra terkait ristek seperti BRIN, BPPT, LIPI, BATAN, Bapeten, LAPAN, dan BIG. Namun, Semuanya diarahkan dalam mengintegrasikan ristek dari invensi menuju innovasi.
Inovasi dalam dimensi ekonomi terutama terjadi dalam industri. Hilirisasi hasil-hasil ristek yang signifikan adalah dalam bentuk komersialisasi oleh industri.
"Ke depan arahnya nampak seperti itu. Pembangunan industri menjadi tujuan prioritas bidang energi dan ristek. Namun harapan kami, perhatian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang tidak lagi menjadi mitra Komisi VII, masih tetap diberikan terhadap aspek pengelolaan lingkungan pertambangan dan energi. Ini kita titip betul. Karena ini adalah aspek krusial dalam pembangunan energi," jelas Mulyanto.
Baca Juga: DPR Nilai Peran BPPT Bakal Menciut Jika Dilebur ke dalam BRIN
Mulyanto melanjutkan masyarakat dan lingkungannya akan menjadi korban dari eksploitasi ESDM bila soal ini kurang mendapat perhatian. Hal ini menurut dia sangat erat kaitannya dengan sustainsbilitas pembangunan nasional.
