DPR: Kasihan Pak Jokowi, Tak Boleh Begitu Bos!

- 10 Juni 2021, 20:47 WIB
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyarankan Kemenpan-RB dan BKN agar mengangkat 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan diangkat menjadi PPPK.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyarankan Kemenpan-RB dan BKN agar mengangkat 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan diangkat menjadi PPPK. /dpr.go.id

Pedoman Tangerang - Anggota DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) Mafia Tanah DPR RI, Junimart Girsang, menegaskan maraknya kasus kejahatan mafia tanah di Indonesia. 

Hal tersebut telah mengganggu cita-cita pembangunan yang digaungkan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

Menurut dia, para mafia tanah ini membuat pembangunan Indonesia mandeg.

Padahal, Presiden Jokowi tengah gencar-gencarnya melaksanakan program pembangunan.

Baca Juga: 2 Orang PNS Pemkot Cilegon Ditangkap Saat Pesta Sabu

"Kasihan Pak Jokowi. Pembangunan tidak boleh melanggar HAM. Tidak boleh begitu bos!" terang Junimart kepada wartawan usai melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan perwakilan korban mafia tanah dari berbagai daerah di Indonesia, di Komisi II DPR RI Senayan, Jakarta Kamis 10 Juni 2021.

Perwakilan korban itu terdiri dari korban ganti-rugi pembangunan tol Sayung-Demak, Jawa Tengah.

Serta perwakilan warga dari konflik pertanahan antara masyarakat adat Papua dengan PT. Pertamina (Persero) dan perwakilan korban konflik pertanahan pemukiman penduduk di Mangga Besar bersama warga Tanah Kusir, DKI Jakarta.

Baca Juga: NasDem Dukung Ketua KPK Firli Tak Penuhi Panggilan Komnas HAM

Pembangunan, lanjut dia, harus sesuai aturan. Hal itu penting agar permainan mafia tanah tidak meresahkan rakyat.

Halaman:

Editor: Alfin Pulungan


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x