Pedoman Tangerang - Politisi Gerindra, Fadli Zon kembali melontarkan kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap menguatkan pertumbuhan oligarki.
Dalam akun Instagramnya, Fadli Zon menulis refleksi akhir tahun yang menerangkan kondisi terkini bangsa Indonesia ditengah bertumbuhnya kronisme atau oligarki yang cukup memprihatinkan.
"Di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, terutama sepanjang 2021 ini, penggunaan kata "oligarki" terus meningkat dalam berbagai diskusi publik di tanah air," tulis Fadli Zon dalam akun @fadlizon Instagramnya pada 31 Desember 2021.
Baca Juga: Nikaragua Dukung Doktrin Satu China, Kemerdekaan Taiwan Makin Terancam
"Seiring dengan itu, kita juga mencatat berbagai laporan yang menunjukkan terus merosotnya indeks demokrasi Indonesia, termasuk ancaman kembalinya otoritarianisme," sambungnya.
Fadli Zon juga menganalisis bahwa tujuan awal para pendukung Jokowi adalah menegakkan demokrasi, harapan pada politik bersih karena Jokowi tak memiliki keterkaitan dengan rezim yang lampau.
Namun menurut Fadli Zon, yang terjadi malah sebaliknya, oligarki semakin menancapkan kukunya.
Baca Juga: Terjerat Kasus Prostitusi Online, Ini Profil Cassandra Angelie
Naiknya Presiden Joko Widodo oleh sejumlah pengamat dianggap sebagai sesuatu yang menjanjikan bagi masa depan politik Indonesia. Salah satu alasannya, Jokowi adalah presiden Indonesia pertama yang tak memiliki kaitan dengan rezim-rezim pemerintahan sebelumnya. Namun, oligarki justru semakin menancapkan kukunya," tulis Fadli.
Bukan sekedar 'asal bunyi', Fadli juga memiliki catatan dan fakta yang mendukung analisisnya.
Pertama adalah kemunduran indeks demokrasi dan kebebasan masyarakat sipil dalam mengekspresikan hak politiknya.
Baca Juga: Ulasan dan Link Nonton Layangan Putus Episode 7, Kehilangan Bayi, Bagaimana Hubungan Kinan dan Aris?
"Terberangusnya kebebasan sipil. Sepanjang tahun 2021, kita mencatat ada sejumlah peristiwa menonjol terkait dengan persoalan ini," tulis Fadli.
Kedua, dilanggarnya prinsip-prinsip demokrasi terbuka, pencalonan jabatan presiden untuk periode ketiga, serta koalisi partai politik yang gemuk.
Hal-hal di atas menjadi sorotan publik selama rentang 2021, dan menurut Fadli, hal ini telah mengkhianati cita-cita reformasi.
Baca Juga: Seorang Bayi Jadi 'Korban' Parodi Layangan Putus Oleh Ibunya, Ekspresinya Jadi Sorotan Netizen
Sedangkan analisis ketiga, Fadli membaca situasi prinsip kenegaraan yang berubah secara praktis, yaitu berubahnya negara hukum (rechstaat) menjadi negara kekuasaan (machstaat).
Perubahan ini menurut Fadli sayang mempengaruhi penegakkan hukum di Indonesia yang jika terjadi maka akan melanggar supremasi hukum dan penegakkan hukum yang adil.***