Pedoman Tangerang - Komunitas relawan bernama Jokowi - Prabowo atau Jok-Pro 2024 menginginkan Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto berpasangan pada Pilpres 2024. Mereka hadir untuk mencegah polarisasi ekstrem di Indonesia Pasca Pilpres sebelumnya.
Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai kehawatiran Jok-Pro 2024 itu tampak sangat spekulatif. Sebab, polarisasi ekstrem pendukung Jokowi dan Prabowo yang dikenal dengan cebong dan kampret itu harusnya sudah teratasi dengan bergabungnya Prabowo ke Pemerintahan Jokowi.
Bergabungnya Sandiaga Uno ke Pemerintahan Jokowi juga seharusnya semakin melenyapkan polarisasi tersebut.
Baca Juga: Publik Tolak Presiden 3 Periode, Kader PDIP Bilang Masih Realistis
"Nyatanya, cebong dan kampret tetap saja "bertarung" di media sosial. Cebong dan kampret terus berhadap-hadapan dalam "konfrontasi" yang terkesan tidak berujung," kata Jamiluddin kepada Pedoman Tangerang, Sabtu, 19 Juni 2021.
Jamiluddin menjelaskan masalah polarisasi anak bangsa tidak akan selesai hanya karena menyatukan Jokowi dan Prabowo sebagai pemimpin Indonesia. Pasalnya, mereka yang saat itu memilih Jokowi bisa saja karena tidak menyukai Prabowo.
Bisa saja, kata dia, mereka yang memilih Jokowi semata karena tidak ada pilihan lain.
Sebaliknya, yang memilih Prabowo juga kemungkinannya sama. Mereka memilih Prabowo bisa saja karena memang tidak menyukai Jokowi.
Baca Juga: Efendi Simbolon, Jokowi Bisa Saja Menjabat 3 Periode Kok Bisa! Simak Penjelasannya
"Karena itu, meskipun Prabowo sudah masuk kabinet Jokowi, mereka yang kerap disebut kampret tetap saja mengeritik Jokowi. Mereka tetap saja menunjukan ketidaksukaannya kepada Jokowi," kata Jamiluddin.
Ia memandang para pendukung Jokowi yang kerap disebut cebong juga sama. Mereka tetap saja mengeritik Prabowo meskipun sudah bergabung dengan Jokowi.
Kehadiran Jok- Pro 2024 pun dinilai bukan dimaksudkan untuk menetralisir polarisasi ekstrim di Indonesia pasca Pilpres 2024. Menurut Jamiluddin, gerakan itu hanya tameng untuk menggolkan presiden tiga periode.
Baca Juga: MPR Fraksi Demokrat: Perpanjangan Masa Presiden Bertentangan dengan Konstitusi
"Kelompok-kelompok tertentu berupaya presiden tiga periode terwujud, karena mereka belum dapat capres yang bisa memberikan kenikmatan politik seperti sekarang ini. Mereka ini bermental saudagar yang selalu mengedepankan transaksi," jelasnya.
Para oportunis ini menurut Jamiluddin akan terus berupaya menggolkan presiden tiga periode dengan cara apapun. Mereka sudah nyaman menikmati konpensasi berupa kenyamanan ekononi atas dukungannya selama ini terhadap rezim yang berkuasa.
Sebab itu, ia mengingatkan para reformis harus berhati-hati atas semua sikap dan tindakan para oportunis. Jika para reformis lengah, presiden tiga periode akan jadi kenyataan.
"Hak itu akan menjadi petaka bagi demokrasi di Indonsia. Masa kegelapan akan kembali menyelimuti negeri tercinta," pungkasnya.***