Network
Pedoman Tangerang - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan persepsi masyarakat Indonesia terhadap pemberantasan korupsi sekarang masih negatif. Artinya, pencegahan dan penindakan korupsi terutama setelah UU KPK yang baru menunjukkan hasil yang buruk.
"Penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih dinilai belum baik. Kita semua harus sadar mengenai ini," kata Jokowi dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 9 Desember 2021.
Jokowi menuturkan, dalam sebuah survei nasional pada bulan November 2021, masyarakat menempatkan pemberantasan korupsi sebagai permasalah kedua yang mendesak untuk diselesaikan.
Urutan pertama yang diinginkan oleh masyarakat adalah penciptaan lapangan kerja (37,3 persen), kemudian disusul pemberantasan korupsi (15,2 persen), dan terakhir adalah harga kebutuhan pokok (10,6 persen).
Baca Juga: Jadi Otak Utama Korupsi Formula E, KPK Tetapkan Anies Baswedan Menjadi Tersangka? Begini Realitanya
"Apabila ketiga hal tersebut dilihat sebagai satu kesatuan, tindak pidana korupsi adalah menjadi pangkal permasalahan yang lain. Korupsi bisa mengganggu penciptaaan lapangan kerja, korupsi juga bisa menaikkan harga kebutuhan pokok," ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, survei tersebut juga menunjukkan masyarakat yang menilai baik dan buruk pemberantasan korupsi saat ini dalam proprosi seimbang.
"Yang menilai baik dan sangat baik mencapai 32,8 persen, yang menilai sedang 28,6 persen, serta yang menilai buruk dan sangat buruk sebanyak 34,3 persen," katanya.
Akan tetapi, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2020 berada di peringkat bawah.
