Network
Pedoman Tangerang - Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus, menyoroti pola komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ia meminta pemerintah pusat memperbaiki pola komunikasi dengan pemerintah daerah .
Menurutnya komunikasi yang tidak nyambung berakibat tidak berjalannya berbagai program dengan mulus. Jadi, komunikasinya itu harus diperbaiki. Belakangan ini sering pemerintah pusat melakukan teguran kepada pemerintah daerah baik yang terkait anggaran begitu juga penanganan pandemi Covid-19.
Apalagi pemerintah pusat telah memutuskan memperpanjang PPKM Darurat dan diganti menjadi PPKM level 1-4 mulai tanggal 26 Juli sampai 2 Agustus mendatang.
Baca Juga: Mulai Hari Ini Tidak Adalagi Lagi Istilah Isoman, Gunakan Fasilitas Isoter
Komunikasi dua arah antara pemerintah pusat dan Pemda harus berjalan efektif dan efesien dalam memutus mata rantai Covid-19 terlebih lagi dalam masa perpanjangan PPKM ini.
Aspek kesehatan tetap menjadi yang utama dengan penegakan prokes dan aturan dengan disiplin, namun disisi lain bagaimana anggaran menyangkut berbagai stimulus bantuan bagi masyarakat dapat segera terealisasi dengan cepat dan tepat.
Begitu juga dengan insentif tenaga nakes, penyediaan obat, oksigen medis dan permasalahan lain yang perlu segera dibenahi, kata Guspardi Selasa.
Pola komunikasi yang baik diharapkan memunculkan harmonisasi. Sebaliknya kalau komunikasi tidak cair tentu harmonisasi dalam menjalankan berbagai program jadi terkendala.
Baca Juga: Rampungkan Tugas Sebagai Delegasi Y20 Summit 2021, Puteri Akom Berhasil Golkan 3 Proposal Indonesia
Harmomisasi itu dibangun komunikasi yang bagus. Itu akan memunculkan sinkronisasi yang memudahkan koordinasi antara pemda dengan pemetintah pusat, ujar Politisi PAN ini.
