Network
Pedoman Tangerang - Amerika Serikat (AS) kembali menjatuhkan sanksi baru terhadap puluhan orang dan entitas yang terkait dengan China, Myanmar, Korea Utara, dan Bangladesh.
Dilansir dari Tehran Times, Ahad, 12 Desember 2021, Departemen Keuangan Amerika Serikat pada Jumat lalu juga menambahkan perusahaan kecerdasan buatan China SenseTime Group ke daftar hitam investasi.
"Tindakan kami hari ini, terutama yang bermitra dengan Inggris dan Kanada, mengirimkan pesan bahwa demokrasi di seluruh dunia akan bertindak melawan mereka yang menyalahgunakan kekuasaan negara untuk menimbulkan penderitaan dan penindasan," kata Wakil Menteri Keuangan Wally Adeyemo dalam sebuah pernyataan.
SenseTime, pengembang terkemuka teknologi pengenalan wajah, ditempatkan pada daftar "perusahaan kompleks industri militer China" di mana orang Amerika dilarang berinvestasi.
Baca Juga: Makin Tegang, AS & Israel Ancam Iran karena Diplomasi Nuklir Mentok
Perusahaan tersebut dituduh telah mengembangkan program pengenalan wajah yang dapat menentukan etnis target, dengan fokus khusus untuk mengidentifikasi etnis Uyghur.
Kanada dan Inggris juga bergabung dengan Amerika Serikat dalam menjatuhkan sanksi terkait pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar, di mana militer telah menganiaya Muslim Rohingya dan etnis minoritas lainnya.
Gejolak telah mencengkeram Myanmar sejak pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) digulingkan pada 1 Februari melalui kudeta militer, dengan protes hampir setiap hari dan gerakan pembangkangan sipil nasional.
Junta di Myanmar merebut kekuasaan atas dugaan kecurangan dalam pemilihan umum yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi pada November 2020. Tuduhan kecurangan telah dibantah oleh mantan komisi pemilihan.
Baca Juga: Mayoritas Orang Amerika Kehilangan Kepercayaan pada Militer Mereka
AS juga memberlakukan sanksi baru pertama terhadap Korea Utara di bawah pemerintahan Biden dan menargetkan entitas militer Myanmar, antara lain, dalam aksi menandai Hari Hak Asasi Manusia.
Departemen Keuangan mengatakan Kantor Kejaksaan Pusat Korea Utara telah ditunjuk, bersama dengan mantan menteri jaminan sosial dan baru-baru ini menugaskan Menteri Angkatan Bersenjata Rakyat Ri Yong Gil.
China menyangkal pelanggaran di Xinjiang, tetapi pemerintah AS dan banyak kelompok hak asasi mengatakan Beijing melakukan genosida di sana.
Kedutaan Besar China di Washington mengecam langkah Amerika Serikat sebagai "campur tangan serius dalam urusan dalam negeri China" dan "pelanggaran berat terhadap norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional."
Baca Juga: Tiba di Bandara Internasional Incheon, BTS Siap Konser di Amerika
Juru bicara kedutaan China Liu Pengyu mengatakan akan mengancam hubungan China-AS dan meminta pemerintah Biden untuk membatalkan keputusan tersebut.
Hubungan antara AS dan China telah tegang karena berbagai masalah mulai dari perdagangan hingga keamanan hingga pandemi Covid-19.
Meskipun Biden dan mitranya dari China Xi Jinping mengadakan pertemuan puncak virtual bulan lalu, itu tidak menghasilkan terobosan yang signifikan.
Baca Juga: Diplomat Utama AS Akan Kunjungi Empat Negara ASEAN, Salah Satunya Indonesia
Bulan lalu, China mengecam AS atas keputusannya untuk menambahkan lusinan perusahaan China ke daftar hitam perdagangan, dengan mengatakan langkah itu melanggar konsensus yang dicapai antara Biden dan Xi.
Presiden AS Joe Biden mengumpulkan lebih dari 100 pemimpin dunia pada pertemuan puncak virtual minggu ini dan membuat permohonan untuk mendukung demokrasi di seluruh dunia.
Dia enyebut perlindungan hak dan kebebasan dalam menghadapi otoritarianisme yang meningkat sebagai tantangan yang menentukan di era saat ini.***
