Network
Pedoman Tangerang - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menyebut pengelolaan sumber daya alam (SDA) di era pemerintahan Joko Widodo amburadul. Pemerintah dianggap gagal mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam Indonesia untuk mensejahterakan rakyat.
Yang terjadi malah SDA Indonesia dikuasai oleh segelintir pengusaha dan investor asing. Sementara masyarakat Indonesia sendiri hanya kebagian masalah dan dampak kerusakan lingkungan hidup yang panjang. Jakarta, Jumat, 27 Januari 2023.
“Belum tuntas penyelesaian kasus bentrok berdarah antar kelompok pekerja di perusahaan smelter nikel PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI), dan kasus beking kegiatan tambang ilegal oleh orang dekat presiden, kita sudah dikejutkan lagi dengan kabar dari Bank Indonesia yang menyatakan dolar hasil ekspor barang tambang tidak masuk ke Indonesia.
Baca Juga: Harga Minyak Dunia Turun, Mulyanto Minta Harga Pertalite Diturunkan
"Hasil penjualannya justru diparkir di rekening-rekening luar negeri. Akibatnya devisa negara kita anjlok. Padahal cadangan sumber daya alam kita terus dikeruk untuk keuntungan pengusaha-pengusaha tambang tersebut,” kata Mulyanto.
Ia menilai kegagalan pengelolaan SDA selama ini karena presiden tidak paham persoalan tersebut. Di saat yang sama presiden dikelilingi oknum yang bermental korup yang lebih mementingkan diri sendiri dan kelompok daripada memikirkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dampaknya banyak keputusan presiden yang hanya menguntungkan pengusaha tapi menyengsarakan masyarakat.
“Presiden ke depan harus sungguh-sungguh menata manajemen SDA kita ini. Jangan sampai SDA, khususnya hasil tambang yang terbatas ini hanya dinikmati segelintir oknum atau investor asing. Kita perlu tobat nasional dan kembali ke jalan konstitusi untuk mengelola SDA sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Baca Juga: Harga Pertamax Turun, Mulyanto Minta Pemerintah Jangan Lebay
"Serta menjalankan roda ekonomi nasional secara inklusif berkualitas bagi keadilan dan kesejahteraan rakyat. Bukan pendekatan ekonomi yang eksploitatif dan ekstraktif yang memarjinalkan dan menghisap darah rakyat,” singgung Mulyanto.
Mulyanto prihatin mendengar kabar bahwa banyak beking tambang ilegal adalah orang kuat yang dekat dengan Presiden. Ini yang mengakibatkan dirjen, gubernur dan walikota angkat tangan mengatasi pelanggaran usaha tambang ini.
