Network
Pedoman Tangerang - Kontroversi penembakan Brigadir J setelah baku tembak dengan Bharada E kini tengah diselidiki secara serius oleh kepolisian.
Kapolri akan bekerjasama dengan Komnas Ham untuk menyelesaikan kasus penembakan brigadir J.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan memanggil semua pihak terkait untuk mengumpulkan data dan informasi guna mengungkap kasus baku tembak antaranggota polisi yang menewaskan Brigadir J.
Baca Juga: Rara Pawang Hujan Ngaku Komunikasi dengan Arwah Brigadir J, Aku Merinding Melihat...
Baca Juga: Pasca Baku Tembak, Pak RT dan Satpam Tak Lihat Ambulans yang Evakuasi Jenazah Brigadir J
“Seperti kasus-kasus lainnya, semua pihak akan dimintai keterangan,” kata anggota Komnas HAM Mohammad Choirul Anam melalui keterangannya di Jakarta, Kamis 14 Juli2022.
Pemanggilan itu, kata dia, merupakan bagian dari hak semua pihak yang masuk dalam peristiwa tersebut.
Oleh karena itu, prinsip imparsialitas akan dikedepankan oleh Komnas HAM. Tidak hanya memintai keterangan dari pihak-pihak terkait, Komnas HAM memastikan juga akan mengumpulkan semua barang bukti dari kasus baku tembak yang terjadi di rumah dinas Kepala Divisi (Kadiv) Propam Polri Irjen Polisi Ferdy Sambo.
Baca Juga: Beberapa Kejanggalan Dalam Kasus Baku Tembak yang Menewaskan Brigadir J
“Barang bukti tersebut nantinya digunakan sebagai pendukung pengungkapan kasus,” ujarnya. Adapun, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan seluruh tim bekerja untuk mengungkap kasus baku tembak antaranggota yang menewaskan Brigadir J dengan mengumpulkan fakta serta data yang dapat dibuktikan secara scientific crime investigation (ilmiah). “Biar tidak ada spekulasi-spekulasi yang terjadi di lapangan tim akan menyampaikan fakta-fakta yuridis dan fakta-fakta data yang bisa dibuktikan secara scientific (ilmiah), itu yang penting,” kata Dedi kepada wartawan di Jakarta, Jumat 15 Juli 2022.
Dedi menyebut, seluruh tim bergerak melakukan penyelidikan dan penyidikan, mulai dari Inafis, Puslabfor, hingga kedokteran forensik. Pekerjaan tim diawasi langsung oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).***
