Network
Rekomendasi Kebijakan
Berangkat dari penjabaran di atas, Rifki Fadhillah selaku peneliti di The Indonesian Institute (TII) menjabarkan beberapa rekomendasi yang dapat diambil pemangku kebijakan untuk menyukseskan kebijakan PPKM untuk menghindari trade off yang berat bagi perekonomian.
Pertama, untuk membuat kebijakan PPKM Darurat ini berjalan dengan sukses, Pemerintah Pusat melalui Gugus Tugas Penanganan COVID dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional harus melakukan pengawasan secara ketat kepada warga yang berada di wilayah PPKM Darurat untuk mematuhi aturan yang berlaku selama kebijakan ini dilaksanakan.
Baca Juga: Hukum Bank Halal atau Haram? Ini Kata Ustadz Arrazy Hasyim
Pemerintah Pusat dapat berkoordinasi dengan para Gubernur, Wali Kota hingga jajaran pemangku kepentingan paling mikro di masyarakat, seperti ketua RT/RW untuk melakukan pengawasan secara ketat pelaksaan PPKM Darurat.
Dengan demikian, kebijakan tersebut ini dapat berjalan dengan efektif.
Kedua, perlu dicatat juga bahwa kebijakan PPKM Darurat ini akan bias kepada kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah yang tidak memiliki pilihan lain selain melakukan aktivitas seperti biasa.
Baca Juga: ATURAN BARU: SIM C Kini Dibagi 3 Kelompok
PPKM Darurat memaksa semua orang beraktivitas dari dan di rumah.
