Peneliti: Besarnya Implikasi PPKM Darurat bagi Masyarakat

- 2 Agustus 2021, 11:56 WIB
Tangkapan layar seorang pedagang di Malioboro mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah menghadapi PPKM Darurat
Tangkapan layar seorang pedagang di Malioboro mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah menghadapi PPKM Darurat /SalatigaTerkini/Tangkapan Layar/TvOne

Di Pulau Jawa, di Provinsi DKI Jakarta, setidaknya 70 persen uang beredar. Kemudian, dari data Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2019, DKI Jakarta menyumbang sebesar 17.93 persen terhadap PDB Indonesia atau sebesar Rp2.840,33 triliun.

Namun, secara umum, Pulau Jawa sendiri menyumbang sebesar 56 persen terhadap PDB Indonesia.

Baca Juga: Vaksin Merah Putih Makin Urgen Dibutuhkan, Sejauh Mana Perkembangannya?

Sementara itu, Pulau Bali dan Nusa Tenggara menyumbang sebesar 3,06 persen terhadap PDB Indonesia pada tahun 2019.

Dengan demikian, diberlakukannya kebijakan PPKM Darurat yang mengakibatkan menurunnya mobilitas sosial telah berpengaruh terhadap perekonomian secara umum, khususnya pada kuartal II-2021.

Kendati demikian, perlu dicatat bahwa suatu kebijakan tidak dapat menyenangkan semua pihak.

Baca Juga: Viral Video PKI ingin Hapus Ajaran Islam di Indonesia, Begini Faktanya

Jika mencari kebijakan yang dapat menyenangkan semua pihak, ada dua hal yang dapat dilakukan.

Pertama, Pemerintah tidak pernah membuat kebijakan, atau membuat kebijakan yang tidak bisa diimplementasikan karena harus mengakomodasi terlalu banyak pihak, sehingga kebijakan tidak bisa jalan.

Pembuat kebijakan tidak dapat menyenangkan semua pihak dalam membuat suatu kebijakan. Yang dapat dilakukan adalah membuat kebijakan yang memberi manfaat paling besar untuk semua pihak.

Halaman:

Editor: R. Adi Surya


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x