Network
Pedoman Tangerang - Anggota DPR RI dari Fraksi PAN mengaku prihatin dan kecewa karena belum banyak daerah yang mencairkan dana bantuan sosial.
Maka pemerintah daerah harus segera menuntaskan tugasnya merealisasikan mata anggaran bantuan sosial.
Masih rendahnya penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat virus Corona, terjadi karena belum berjalannya Koordinasi yang baik antar Pemerintah pusat dengan Pemda (Pemerintah Daerah) serta kurang responsifnya Pemerintah Daerah (Pemda) dalam memperbaharui Data penerima bantuan, ujar Politisi PAN ini.
Legislator asal Sumatera Barat itu menegaskan, seharusnya pemda lebih update mengenai data penerima bantuan sosial ini. Jangan sampai ada miskomunikasi, pemerintah daerah meminta konfirmasi ke pusat untuk data dan pencairan bantuan.
Padahal pemerintah pusat sudah mendorong agar bantuan sosial segera dicairkan.
Baca Juga: Mulai Hari Ini Tidak Adalagi Lagi Istilah Isoman, Gunakan Fasilitas Isoter
Pemda harus segera menggelontorkan anggaran untuk meringankan beban rakyat dan tampil menjadi yang terdepan melayani rakyatnya disaat pandemi Covid -19 yang belum terkendali.
Saat ini kebijakan PPKM Darurat telah menimbulkan masalah ekonomi bagi kelompok yang terdampak dan rentan.
Pemerintah Daerah itu kan mempunyai anggaran yang bersifat reguler, Belanja Tidak Terduga (BTT), maupun melalui realokasi mata anggaran lainnya.
Untuk itu, semestinya Pemda mempunyai atensi khusus dengan mengakselirisasi pencarian mata anggaran untuk bantuan sosial baik tunai maupun non tunai segera direalisasikan. Sementara akurasi data penerima bantuan juga harus dibenahi.
Pemerintah pusat sudah mendorong refocusing APBD untuk covid-19, tutur Anggota Komisi II DPR RI tersebut.
Baca Juga: Rampungkan Tugas Sebagai Delegasi Y20 Summit 2021, Puteri Akom Berhasil Golkan 3 Proposal Indonesia
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri ,Tito Karnavian menegaskan, dirinya bakal turun langsung ke daerah yang dinilai masih rendah realisasi APBD dalam penyaluran bansosnya. ermasuk daerah yang memiliki alokasi BTT yang tidak direalisasikan untuk membantu masyarakat terdampak pandemi dan kebijakan PPKM.
"Senin (26/7/2021) rencana kami akan cek langsung ke Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan serta pada kesempatan berikutnya di daerah-daerah yang juga masih rendah lainnya," pungkasnya
