Network
Baca Juga: Legislator Golkar Sampaikan Strategi untuk Pacu Pemulihan Ekonomi Kepri
"Makanya BPK Memberikan catatan dengan strategi pengembangan surat berharga itu dilihat kurang efektif mahal," tambah Marwan.
Adapun yang lebih mengkhawatirkan, lanjut Marwan, adalah utang tersebut malah menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA.
Mengacu data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan ada dana sisa SILPA sebesar Rp254,19 triliun yang tercatat hingga akhir April 2021.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan posisi akhir April 2020 sebesar Rp150,7 triliun.
Baca Juga: Kawal Percepatan Pemulihan Ekonomi, DPR Dorong Optimalisasi Anggaran BPK dan BPKP
"Ini kalau kata peribahasa Melayu sudah jatuh tertimpa tangga, sudah Covid-19 tidak terkendali, utang bunga tinggi, tidak juga nendang untuk pertumbuhan ekonomi. Terakhir uang yang kita sudah dapat dari utang dengan bunga yang tinggi itu ternyata malah jadi Silpa," ujar Marwan.
Anggota Komisi XI DPR RI berharap bahwa ketidakoptimalan ini agar menjadi pembelajar bagi pemerintah khususnya tim ekonomi.
Marwan menegaskan, keluasaan dari aturan yang didapat dari UU nomor Nomor 2 Tahun 2020 harus dimanfaatkan secara optimal untuk memulihkan ekonomi.
"Ini pembelajaran mahal. Saya kira belajar nya cukup satu setengah tahun. Satu setengah tahun kedepan dari 2021 ini sampai akhir 2022 kita punya kartu sakti (pelebaran) defisit (APBN) di atas 3 persen ayo perbaiki," tandas Marwan.***
