Pedoman Tangerang - Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menyoroti Produk Domestik Bruto (GDP) per kapita dalam rapat Evaluasi APBN dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2021 bersama Kementerian Keuangan, Rabu (19/1/2022).
Menurut Anis, ketika pemerintah ingin menilai kinerja ekonomi, maka akan lebih nampak capaiannya jika disandingkan dengan capaian negara lain. Untuk itu, dia meminta Sri Mulyani tak berpuas diri atas capaian ekonomi karena negara tetangga, seperti Malaysia, pertumbuhan ekonominya jauh lebih tinggi.
Anis mengemukakan data yang dikeluarkan oleh World Bank yang menyandingkan capaian GDP per kapita Indonesia dengan negara tetangga Malaysia dan Thailand.
Pada rentang tahun 1970-1996 (sebelum krisis moneter), grafik Indonesia melandai. Kalaupun ada kenaikan, naiknya hanya sedikit sekali. Sementara pertumbuhan ekonomi Malaysia dan Thailand meroket.
Baca Juga: Peringatan Bank Dunia Soal Ekonomi Global Ini Bikin Merinding, Ketimpangan Bakal Membesar
Pada 1996, GDP per kapita Indonesia hanya 1.100 USD, sementara Thailand menjadi 3.000 USD, dan Malaysia nyaris 5.000 USD.
Setelah krisis moneter pada rentang 1999-2011, Indonesia relatif bisa sama pertumbuhannya dengan Malaysia dan Thailand, di mana grafiknya terus naik.
Tahun 2012-2020, grafik kita melandai lagi. Sementara Malaysia dan Thailand, meski sempat turun naik, terus meroket. Pada tahun 2020, saat GDP Malaysia sudah di angka 10.400 USD per kapita per tahun dan Thailand sudah 7.000 USD, Indonesia masih di angka 3.800 USD.
"Perbandingan ini baik untuk evaluasi kesejahteraan masyarakat kita,” kata Anis yang kembali mengeluarkan keterangannya pada Kamis (20/1/2022).
Baca Juga: Terjerat Skandal Prostitusi karena Terlilit Ekonomi, Ternyata Artis CA Punya Usaha Batubara
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menambahkan, dengan GDP Malaysia yang jauh di atas Indonesia, maka sangat wajar jika banyak diantara rakyat Indonesia yang tergiur untuk mengadu nasib di negara tetangga.
"Hal ini mungkin yang menjelaskan mengapa 3 juta lebih rakyat Indonesia mencari nafkah di Malaysia,” kata Anis.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak asyik dengan data dan capaiannya sendiri, kemudian lupa bahwa data itu ternyata masih jauh dibandingkan dengan negara lain. Realita di lapangan, angka-angka capaian yang disampaikan pemerintah nyatanya belum berdampak signifikan untuk kehidupan rakyat.
“Masih sangat banyak rakyat yang hidup susah. Bagaimanapun, APBN merupakan instrument kesejahteraan rakyat,” katanya.
Baca Juga: Ekonomi Terpuruk, Keluarga di Afghanistan Kembali Mengais Rezeki Lewat Karpet
Wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini juga menyampaikan data Bank Dunia yang kembali menempatkan Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah bawah atau lower middle income.
Peringkat per 1 Juli 2021 ini turun dibandingkan sebelumnya, di mana Indonesia sudah menjadi negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country) pada 1 Juli 2020.
"Posisi Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas hanya mampu bertahan sebentar saja. Dalam waktu satu tahun, Indonesia harus kembali sebagai negara kelas menengah bawah,” kata Anis.***