Network
Pedoman Tangerang - PLN menyatakan siap menerima amanah pemerintah dalam pembangkit listrik energi nuklir sesuai program pengembangan energi bersih.
Menurut perhitungan PLN, listrik nuklir baru muncul dalam simulasi supply-demand listrik pada tahun 2038.
Anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Mulyanto, mengatakan, sebagai salah satu sumber Energi Baru Terbarukan, nuklir dapat menjadi opsi yang menarik karena bisa menjadi pembangkit beban dasar menggantikan pembangkit listrik batubara, di samping sumber air dan matahari.
"Dari sisi kemampuan, SDM nasional kita sudah terlatih dalam mengoperasikan reaktor nuklir baik yang ada di Yogyakarta, Bandung maupun Puspiptek Serpong di bawah pengelolaan BATAN yang saat ini dilebur ke dalam BRIN. Karenanya dengan tambahan sedikit pelatihan diperkirakan mampu mengelola PLTN," kata Mulyanto kepada dalam keterangannya Pedoman Tangerang–jaringan Pikiran Rakyat–Rabu, 15 Desember 2021.
Baca Juga: Iran: Negara-Negara Eropa Gagal Beri Solusi Kesepakatan Nuklir 2015
Dia mengatakan kelembagaan nuklir perlu diperkuat. Pertama kembalikan BATAN sebagai badan penyelenggara ketenaganukliran yang mandiri, sesuai dengan amanat UU Nomor 10/1997 tentang Ketenaganukliran.
"Tidak seperti sekarang yang dilebur ke dalam BRIN," tegas Mulyanto.
Kedua Pemerintah perlu membentuk Nuclear Energi Programme Implementation Organization (NEPIO) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
"Lembaga ini berfungsi secara khusus untuk mempersiapkan pembangunan dan pengoperasian PLTN yang pertama," ujarnya.
Baca Juga: DPR: Pemerintah Tak Bisa Bubarkan BATAN Melalui Peleburan BRIN
Dia menambahkan, kelembagaan itu bersifat lintas lembaga dan lintas sektor. Persiapan pembangunan PLTN membutuhkan organisasi pelaksana semacam ini agar komprehensif dan fokus.
"Pengalaman berbagai negara dalam pembangunan PLTN pertama mereka menunjukkan urgensi adanya lembaga semacam NEPIO ini," kata Mulyanto.***
