Network
Pedoman Tangerang — Gara-gara dianggap berbohong soal dana kampanye, capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dana kampanye hanya Rp. 1 miliar dianggap kontras dengan kenyataan di lapangan.
Pelaporan ke Bawaslu dilakukan kumpulan advokat dari Lingkar Nusantara (Lisan). Ketua LISAN, Hendarsam Marantoko, mengatakan, pelaporan ke Bawaslu dilakukan pada Jumat (22/12/2023).
“Ketika pasangan AMIN hanya mencantumkan dana awal kampanie hanya Rp.1 miliar itu sangat janggal,” kata Hendarsam, Ahad (24/12/2023).
Angka itu tidak realistis jika dilihat dari aktivitet kampanye mereka. Jika dihitung dari biaya pesawat jet pribadi dan sewa kantor tim sukses di area Menteng saja sudah cukup tinggi.
“Bila kita coba hitung secara kasar, biaya sewa kantor mewah di area elit, pesawat jet pribadi untuk kegiatan kampanye ke 38 provinsi, serta baliho, apa mungkin cukup dengan hanya 1 miliar?” ungkap dia.
Adanya keraguan ini membuat Lisan melaporkan ke Bawaslu. Pasangan AMIN diduga memanipulasi data dana awal kampanye.
Hendarsam juga mengambil contoh dari pengalaman Pilgub DKI 2017. Saat itu, kata dia, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menghabiskan dana lebih dari Rp.50 miliar. “Sulit dipahami bila dana kampanye untuk tingkat gubernur provinsi jauh lebih tinggi dari kontestasi tertinggi di Indonesia, yaitu pemilihan presiden dan wakilnya,” jelas Hendarsam
Namun, Hendarsam juga menjelaskan, bahwa dana besar saat 2017 lalu memang dana kampanye yang dihabiskan hingga final.
Hendarsam menambahkan tidak elok jika pasangan AMIN memanipulasi dana awal kampanye hanya untuk kepentingan pencitraan. Seolah pasangan AMIN hanya menggunakan dana yang kecil dań banyak didukung dari dana partisipasi para pendukungnya.
