Network
Pedoman Tangerang - Ketua Umum Korps Muda Kerakyatan (Komra) apresiasi sikap Budiman Sudjatmiko sebagai inisiator lahirnya UU Desa dan sikapnya yang mementingkan kemandirian masyarakat desa.
Hal itu diucapkan pada Diskusi Publik 2Indos pada Kamis, 9 Februari 2022 di Jakarta dengan tema: "Ribuan Kades Demo Tuntut Perpanjangan Masa Jabatan, Kode Perpanjangan Masa Jabatan Presiden".
Acara ini diselenggarakan terkait dengan munculnya kembali isu tambahan periode ketiga untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal ini secara tegas dibantah oleh Arvindo Noviar. Ia menganalisis bahwa masalah tambahan masa kepresidenan sudah selesai karena Presiden Jokowi sendiri menolaknya.
"Saat ini kan banyak apa-apa dikatikan ke Jokowi, jadi Jokowi selalu terlihat negatif di mata publik padahal ia sendiri sudah berkali-kali menyatakan jika ada yang berbicara 3 periode sama saja dengan menampar wajah Presiden atau mencari muka terhadap Presiden," kata politisi muda tersebut, Kamis (9/02).
Arvindo justru mengatakan bahwa masalah perpanjangan masa jabatan para kepala desa itu murni aspirasi para kades itu sendiri.
Hal ini juga yang membuat Budiman Sudjatmiko diundang Presiden ke istana merdeka, terkait masalah desa tersebut.
Arvindo mengatakan kalau terkait isu desa Budiman Sudjatmiko itu sendiri yang harus dibahas
"Kalau kita bahas desa dan kades, tak ada hubungannya dengan Jokowi sebab pada tahun 2014, ketika UU Desa diketok, Jokowi belum menjabat sebagai presiden, Budiman lah inisiator utamanya," kata Arvindo.
Budiman Sudjatmiko, menurut Arvindo, berhutang budi pada konstituennya yang mayoritas adalah masyarakat pedesaan.
Budiman ingin melindungi masyarakat desa dan menguatkan pembangunan serta demokrasi desa lewat undang-undang ini.
Lebih lanjut Arvindo Noviar mengatakan demo Kades yang terjadi beberapa waktu lalu harusnya dikaitkan dengan Budiman Sujatmiko, yang saat ini juga digadang-gadangkan bakal menjadi Calon Presiden mewakili generasi emas kedua setelah Soekarno.
"Karena yang memperjuangkan UU Desa adalah Budiman, UU ini adalah janjinya saat mencalonkan diri menjadi anggota dewan, dan selanjutnya menjadi Pimpinan Pansus UU tersebut," paparnya.
Baginya mengaitkan antara masalah perpanjangan jabatan kepala desa dan jabatan presiden merupakan isu politik murahan.
Arvindo sendiri menilai masa jabatan presiden sudah diatur oleh undang-undang dan sebagai konstitusi, itu harus diikuti oleh siapapun termasuk presiden.
"Sekali lagi tidak ada hubungannya dengan perpanjangan masa jabatan maupun penambahan periode Presiden Jokowi," tegasnya.***
