Network
Sementara itu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerangkan kemampuan APBN untuk menanggung subsifi energi sebesar Rp 502 triliun untuk menutupi selisih harga keekonomian BBM, Gas, dan Listrik yang diasalurkan oleh Pemerintah dan PLN kepada masyarakat dinilai terlalu tinggi.
Masih dilansir dari berbagai sumber, kenaikan harga BBM ini mempunyai dampak yang cukup rentan bukan hanya pada inflasi yang tinggi, tapi juga meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia.
"Dampak dari naiknya harga BBM jenis subsifi cukup luas, mulai dari inflasi umu yang tinggi bisa menyentuh 7 persen jika kenaikan harga 30 persen, hingga naiknya orang miskin," kata Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bima Yudhistira, dikutip dari berbagai sumber.
Baca Juga: Belum Pernah Tersorot! Sosok Brigadir Romer yang Hendak Ambil Pistol Ferdy Sambo
Bima menuturkan, salah satu yang terdampak dari kenaikan harga BBM ini yakni petani yang membutuhkan BBM Subsidi untuk mengantar hasil panen ke pasar, hingaga sampai ke tangan konsumen.
Di sisi lain, Bhima menilai kenaikan haga BBM Subsidi ini akan merembet ke berbagai jenis energi lainnya seperti elpiji 4nkg, listrik, bahkan kenaikan BBM non subsidi.
Lebih lanjut, Bhima menjelaskan salah satu dampak terburuk kenaikan harga BBM Subsidi ini yakni Indonesia yang tengah mendekati tahun politik. Ini membuat banyak resiko yang tentunya harus dikaji lebih dalam oleh pemerintah.
Baca Juga: Imbas Kenaikan Bbm, Jokowi Umumkan Akan Berikan Bansos
Gejolak politik sangat riskan terjadi, dan bisa berdampak pada seluruh pencapaian ekonomi selama ini.
"Yang terburuk adalah risiko gejolak politik, dan berdampak terhadap seluruh pencapaian ekonomi. Konteksnya mendekati tahun politik, 2023-2024 dan itu sangat riska. Ditambah kenaikan harga BBM akan memukul masyarakat kelas menengah dan bawah sekaligus. Bansos tidak bisa meng-cover semua lapisan yang terdampak. Akibatnya bisa menciptakan sosial unrest," tegas Bhima.***
