Network
Pedoman Tangerang – Situasi pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda reda menimbulkan ketidakadilan iklim ekonomi ke depan.
Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) Tahun 2022 pun mendesak dirancang secara adaptif agar keuangan negara dapat merespons dengan baik keadaan di masa depan.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pemerintah perlu merancang RAPBN yang responsif guna menghadapi tantangan ekonomi ke depan.
Namun, ia mengingatkan, rancangan anggaran tersebut tetap harus dibuat dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan akuntabel.
“Belanja kementerian dan lembaga harus diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik,” kata Puan dalam virtual Rapat Paripurna DPR RI ke-22, Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021, di Jakarta, Selasa, 6 Juli 2021.
Puan menegaskan keselamatan masyarakat adalah hal utama yang menjadi fokus DPR RI. DPR RI mendukung dan mengawasi penuh seluruh langkah serta kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.
“Dalam kerangka itulah RAPBN disusun oleh DPR bersama pemerintah. DPR concern terhadap keselamatan warga. Namun kita juga harus meyiapkan diri untuk memulihkan dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi,” kata politikus PDI Perjuangan ini.
Puan berharap pemerintah segera menindaklanjuti pembahasan RAPBN dan RKP Tahun 2022 untuk mengantisipasi ketidakpastian akibat Covid-19. Selain itu, pemerintah diminta bekerja lebih efektif dan efisien di tengah ketidakpastian akibat pandemi tersebut.
Pemerintahz kata dia, juga harus mampu mendatangkan solusi bagi masyarakat paling terdampak dan yang membutuhkan bantuan pada masa pandemi.
“Secara umum, bagaimana APBN 2022 bisa memulihkan ekonomi negara dan tentu saja kesejahteraan masyarakat,” lanjut perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI tersebut.
Agenda Rapat Paripurna hari ini adalah Penyampaian Laporan Badan Anggaran DPR RI atas Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.
Sebelumnya, sesuai UU MD3, pemerintah telah menyerahkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok kebijakan Fiskal RAPBN 2022 pada rapat paripurna 20 Mei 2021 dan ditanggapi fraksi-fraksi di DPR RI dalam Rapat Paripurna 25 Mei 2021.
Berdasarkan UU MD3 dan Tatib DPR RI, Badan Anggaran bertugas melakukan Pembahasan Pendahuluan RAPBN paling lambat bulan Juli. Badan Anggaran telah melakukan pembahasan sejak 31 Mei – 30 Juni 2021 bersama Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan Gubernur BI.
Dalam pembahasan itu, Komisi VII dan XI telah menyampaikan rekomendasi asumsi dasar 2022, Pagu Indikatif dan RKP 2022 berdasarkan pembahasan dengan mitra-mitra kerjanya. Pembahasan kemudian dipertajam dalam 4 Panja yang dibentuk untuk membahas RAPBN 2022.***
