Network
Pedoman Tangerang - Anggota DPD RI Fahira Idris meminta masyarakat tak terjebak dengan perdebatan istilah pembatasan sosial usai berlakunya PPKM Darurat. Terlepas apapun namanya, yang perlu ditekankan adalah konsistensi terhadap kebijakan tersebut guna menekan laju penyebaran virus corona.
"Apapun itu istilahnya, baik itu penebalan PPKM, PPKM Darurat dan istilah lainnya, poin pentingnya adalah ketegasan dan konsistensi implementasi. Insya Allah masyarakat akan patuh jika kebijakan pengetatan pembatasan ini disertai oleh sebuah narasi besar yang menggugah," kata Fahira dalam keterangan tertulis, Jumat, 2 Juli 2021.
Ia mengatakan efektivitas pengetatan pembatasan di saat terjadi lonjakan kasus menjadi pertaruhan dari semua upaya besar bangsa ini untuk segera keluar dari pandemi.
Jika kebijakan pengetatan pembatasan ini berjalan lancar dan efektif, maka langkah bangsa ini ke depan untuk mengendalikan pandemi bisa lebih ringan. Namun, jika yang terjadi sebaliknya, maka beban yang harus ditanggung akan semakin berat.
Baca Juga: Ketua DPD RI: Semua Harus Hormati Keputusan Penundaan Kompetisi Liga 1
"Yang juga sangat penting adalah memastikan semua aparatur pemerintah hingga level yang paling dekat dengan masyarakat misalnya lurah, kepala desa, RT/RW paham yang harus mereka lakukan ke masyarakat untuk bergerak bersama menjalankan aturan pengetatan pembatasan yang baru ini,” katanya.
Menurut Fahira, kebijakan pengetatan pembatasan baru yang diambil pemerintah ini akan berjalan baik jika diformulasikan secara komprehensif.
Kebijakan pengetatan pembatasan yang menjadi domain utama juga harus diiringi atau bergerak linear dengan upaya pengendalian lain terutama peningkatan test, tracking, treatment, percepatan vaksinasi terutama di wilayah terjadi lonjakan kasus positif, dan penguatan sistem jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang benar-benar terdampak.
Jika bercermin dari negara lain, lanjut Fahira, beberapa negara yang sudah mulai mampu mengendalikan pandemi dan ekonominya mulai berdenyut hampir semuanya terjadi setelah mereka melakukan pembatasan mobilitas yang sangat ketat bahkan hingga berminggu-minggu.
Baca Juga: Ketua DPD RI: Pelajaran Agama Bisa Tangkal Penyebaran Radikalisme di Medsos
Oleh karena itu, kebijakan pengetatan pembatasan di tengah lonjakan kasus yang terjadi saat ini harus dipandang sebagai langkah strategis bangsa ini agar langkah dan upaya mengendalikan pandemi bisa lebih ringan dan tertata dengan baik.
“Dengan pembatasan pengetatan ini diharapkan jumlah kasus melandai. Rumah sakit dan tenaga medis bisa lebih optimal dalam menangani pasien sehingga tingkat kesembuhan naik," katanya.
Proses vaksinasi, kata dia, juga harus terus ditingkatkan sehingga arah menuju kekebalan komunitas semakin dekat. Selain itu, ekonomi yang terganggu selama masa pembatasan diharapkan bisa disiasati dengan berbagai program pengaman sosial.
