Network
Pedoman Tangerang - Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020 menemukan adanya ketidaktepatan penyaluran bantuan produktif usaha mikro (BPUM) senilai Rp 1,18 triliun.
Bahkan di antaranya sebanyak Rp91,8 miliar bantuan tersebut diberikan kepada 38,2 ribu penerima yang sudah meninggal.
Menanggapi Hal tersebut, Anggota Komisi XI Fraksi Gerindra DPR-RI Heri Gunawan atau yang biasa dipanggil Hergun menyatakan penyaluran BPUM perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Baca Juga: BREAKING NEWS, Pekerja Papua Ditembaki Orang Tak Dikenal
Tujuan program ini adalah agar para pelaku usaha mikro mampu bertahan dari dampak pandemi Covid-19. Ketidaktepatan penyaluran menjadikan program BPUM salah sasaran.
"Sangat keterlaluan bagaimana ceritanya orang yang sudah meninggal masih mendapatkan BPUM. Padahal masih banyak pelaku usaha mikro yang masih eksis, tetapi belum mendapatkan BLT UMKM tersebut," ujar Heri Gunawan yang juga menjabat sebagai Ketua Kelompok Fraksi Gerindra di Komisi XI DPR-RI kepada awak media pada Kamis 24 Juni 2021.
Perlu diketahui, ketidaktepatan penyaluran tidak hanya mencakup orang yang sudah meninggal saja. Menurut hasil audit BPK, ada 414.613 penerima yang tak sesuai kriteria dan SK serta mengalami duplikasi.
Rinciannya, BPUM sebanyak Rp 673,9 miliar BPUM disalurkan kepada 280,8 ribu penerima dengan NIK tidak padan. BPUM sebanyak Rp 101,9 miliar diberikan kepada 42,2 ribu penerima berstatus ASN, TNI, Polri, serta karyawan BUMN dan BUMD.
Kemudian, BPUM sebanyak Rp49,01 miliar diberikan kepada 20,4 ribu penerima dengan NIK anomali.
Baca Juga: Euro 2020 Masuk 16 Besar, Suami Dasco Ingatkan Jangan Ada Nobar
