Network
Pedoman Tangerang - Anggota Komisi Pertahanan (Komisi I) DPR RI Muhammad Farhan mengatakan ada kemungkinan keterlibatan 'orang dalam' soal kasus bocornya data 279 juta penduduk yang diyakini milik BPJS Kesehatan. Ia mengimbau agar pengawasan dunia IT harus dievaluasi karena data warga negara merupakan sektor strategis.
"Data kesehatan WNI sangat strategis. Mesti dianalisis dengan teliti mengapa peretas menyasar BPJS yang bagi orang awam mungkin tidak penting. Perlu diteliti kemungkinan orang dalam terlibat dalam peretasan," kata Farhan dalam keterangan tertulis, Jumat, 28 Mei 2021.
Farhan menegaskan seharusnya peristiwa bocornya data penduduk RI tersebut menjadi momentum pengesahan rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).
Baca Juga: Perempuan Harus Berani Terjun Ke Publik!
Dengan pengesahan aturan hukum itu, menurut Farhan, maka data penduduk Indonesia diharapkan aman agar tidak bocor dan diperjualbelikan di masa mendatang.
"Saya desak agar deadlock RUU PDP segera disahkan, data kesehatan WNI sangat penting dan rahasia. Harus dijaga dengan ekstra ketat tidak boleh bocor sekecil apapun," kata politikus Partai Nasdem ini.
Farhan menjelaskan data warga negara, khususnya di sektor kesehatan, menjadi barang yang sangat strategis, apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Ia menyayangkan kebocoran 279 juta data WNI itu berujung pada komersialisasi di dunia maya.
Baca Juga: Walikota Solo, Gibran Rakabuming Tawarkan Work From Solo
Ia pun meminta harus ada penelitian dan investigasi lanjutan mengapa peretas menyasar data BPJS Kesehatan. Bukan tidak mungkin, kata dia, peretasan ini juga berkaitan dengan vaksin dan sindikat obat-obatan.
